R-APBD Simalungun 2023 Sempat Menurun, Sehari Kemudian Naik Rp 48 Miliar  

Suasana rapat bersama Banggar DPRD dengan Pemkab Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Sehari setelah melakukan kelalaian, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Simalungun, Frans Saragih menyampaikan, adanya estimasi penambahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2023 sebesar Rp 48 miliar.

Informasi diperoleh, Rabu (10/8/2022), pada rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun, Frans Saragih menyampaikan, R-APBD tahun 2023 menurun drastis. Yakni mencapai Rp 600 miliar, atau setara dengan Rp 1,7 miliar. Hal itu berpedoman kepada APBD tahun 2022 yakni sebesar Rp 2,4 triliun.

Dan Frans menjelaskan, terjadinya penurunan anggaran disebabkan adanya pengalokasian anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan.

Karenanya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengurangi anggaran pemerintah daerah. Sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) Simalungun salah satu daerah yang terdampak.  Hal itu dikarenakan, Simalungun menjadi Kabupaten peraih kategori fiskal yang tinggi.

“Kalau dibandingkan APBD 2022, anggaran yang dihilangkan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik. Angkanya sebesar Rp 508 miliar,” imbuhnya.

Ditambahkan Frans, program jalan lingkar yang ditiadakan dan anggaran dari Bank Dunia. Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang (PUPPR) Pemkab Simalungun masih melakukan permohonan dan penjajakan ke pemerintah pusat agar dilakukan pengalokasian anggaran.

Menyikapi penurunan itu, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani selaku pimpinan rapat menyoroti banyaknya target anggaran pendapatan yang berkurang dari tahun 2022.

“Kenapa bisa banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang? Apa alasannya,” tukas Timbul.

Tak kalah sewot, Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang pada rapat bersama Banggar, Senin (8/8/2022)menilai, ini kelemahan dari pihak eksekutif. “Bagaimana rakyat harus sejahtera kalau anggarannya seperti ini? Yang ada rusak hancur semua,” kesalnya.

Menurut Samrin, berkurangnya anggaran disebabkan lemahnya strategi dan komunikasi Pemkab Simalungun kepada pemerintah pusat. Sehingga Simalungun dinyatakan kategori fiskal tinggi. Ini karena Pemkab Simalungun tidak memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar.

Keesokan harinya, tepatnya pada rapat bersama Banggar DPRD Simalungun, Selasa (9/8/2022), Frans melakukan bantahan kepada sejumlah wartawan. Dikatakan, perhitungan R-APBD 2023 mengalami kenaikan signifikan.

“Estimasi kenaikan mencapai Rp 48 miliar dari APBD tahun 2022. Jadi, kalau ada berkembang informasi penurunan dan menyebutkan R-APBD 2023 Rp1,7 triliun itu belum bisa disebut turun, karena masih dalam pembahasan,” bantahnya.

Lanjutnya, dari estimasi perhitungan, R-APBD 2023 mengalami kenaikan mencapai Rp 48 miliar. “Perhitungan R-APBD 2023 mengalami kenaikan signifikan. Estimasi Rp 48 miliar,” kata Frans.

Dijelaskan, dasar pembahasan dan penyusunan R-APBD tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan itu, disebutkan kepala daerah atau eksekutif menyampaikan Draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plaform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) paling lambat minggu kedua bulan Juli 202  kepada DPRD atau legislatif.

Usai penyerahan draf,  maka kesepakatan atas Rancangan KUA-PPAS, ditandatangani eksekutif dan legislatif paling lambat minggu kedua bulan Agustus, untuk dibahas kembali dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD.

Frans melanjutkan, dalam hal pembahasan Ranperda APBD diberikan waktu lebih kurang 1 bulan.

“Dalam pembahasan ini bersama Banggar, muncul dinamika estimasi estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimungkinkan akan disusun kembali dalam Perda APBD,” tukas Frans. (Rel/Zai)