Ramces Pandiangan: Tolak Berikan Rekam Medis, dapat Dituntut Secara Perdata Atau Pidana

Ramces Pandiangan.

Medan, Lintangnews.com | Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, pasal 12 ayat 4, yang berhak mendapatkan ringkasan rekam medis adalah pasien, keluarga pasien, orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien, orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien.

Ini disampaikan Penasehat dan Konsultan Hukum HP, Ramces Pandiangan kepada awak media, Sabtu (30/10/2021).

Berdasarkan hal ini, keluarga pasien berinisial HP (50) warga Dolak Pardamean Kabupaten Simalungun mendatangi Kristine RM Nahampun untuk mengambil rekam medik atas tindakan medis yang dilakukan dokter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Puskesmas Sipintuangin, untuk kepentingan hukum.

“Namun tidak sesuai ekspektasi, harapan keluarga untuk mendapatkan rekam medik ditolak Krisine walaupun sudah menunjukkan surat kuasa dari HP dengan dalih agar pasien yang bersangkutan datang sendiri memohon dan memintanya,” ujar Ramces.

Awalnya pihak keluarga HP hendak menemui Kristine di Puskesmas Sipintuangin tempatnya bertugas sebagai dokter ASN. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat dan menurut informasi salah satu pegawai disana, Kristine hanya 2 hari bertugas dalam seminggu di Puskesmas tersebut.

Saat awak media datang menemui di Kliniknya, Jumat (29/10/2021) di Jalan Besar Sidamanik untuk dikonfirmasi, dengan tegas ia menolak memberikan rekam medis ke pihak keluarga HP.

“Saya tegaskan, tidak akan memberikan rekam medik selain kepada  yang bersangkutan. Karena dia telah berbohong kepada saya, saya bisa menuntutnya,” beber Kristine.

Menanggapi hal itu, Ramces menyayangkan tindakan Kristine yang enggan dan menolak memberikan rekam medik yang menjadi hak pasien terlepas dari apa kepentingannya. Karena itu hak pasien sesuai Permenkes Nomor 269/2008 terlepas apa itu kepentingannya.

“Kalau dia menganggap klien kami berbohong dan akan menuntut itu haknya. Namun kami juga bisa menggugatnya berdasarkan hak klien kami untuk mendapatkan rekam medisnya,” ujar Ramces.

Lanjutnya, jika pihak Rumah Sakit (RS) menolak memberikan ringkasan medis kepada keluarga pasien yang berhak, agar diusahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Namun jika pihak RS tetap menolak memberikan rekam medis, maka pasien atau keluarganya dapat menempuh langkah-langkah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ataupun peraturan tentang Rumah Sakit.

“Menggugat atau menuntut RS baik secara perdata maupun pidana sesuai pasal 32 huruf Q atau mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 32 huruf R,” terang Ramces lagi.

Penginformasian kepada media ini kemudian akan menimbulkan kewenangan bagi RS untuk mengungkap rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab RS sesuai pasal 44 ayat 3.

“Selain itu, pasien atau keluarganya juga dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sesuai pasal 45 UU Perlindungan Konsumen,” pungkas Ramces.

Sampai berita ini dikirim ke redaksi, awak media belum medapat jawaban dari pihak dokter. (Muhardi)