Ratusan Unit Randis Milik Pemkab Toba Menunggak Pajak

Salah satu mobil plat merah milik Kejaksaan Negeri Balige yang mati pajak.

Siantar, Lintangnews.com | Pemerintah selalu gencar-gencarnya sosialisasi untuk taat membayar pajak, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor.

Namun, pemerintah daerah banyak yang tidak taat pajak. Seperti Pemkab Toba, dimana ratusan unit kendaraan dinas plat merah milik Pemkab Toba terhitung dari tahun 2011 sampai tanggal 9 September 2021 menunggak pajak kendaraan ke UPT PPD Samsat Balige, Jumat (24/9/2021).

Kepala UPT PPD Samsat Balige, Binderman Hutagalung mengatakan, sampai 9 September 2021 jumlah randis sebanyak 1.501 unit kendaraan. Sementara jumlah kendaraan plat merah milik Pemkab Toba yang terdaftar di aplikasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPD) sebanyak 1318 unit.

“Sementara yang menunggak atau belum melunasi pajak sebanyak 629 unit kendaraan bermotor,” ucapnya.

Dia menuturkan, hal ini akan mereka koordinasikan dengan pihak Pemkab Toba masalah keberadaan kendaraannya. Termasuk berapa jumlah kendaraan saat ini yang masih dipergunakan dan tidak bisa dipergunakan, dalam pengertian aktif atau rusak berat.

“Dalam waktu yang segera mungkin kami akan coba koordinasi dengan pihak Pemkab Toba,” sebut Binderman.

Khususnya masalah kendaraan pribadi plat hitam dan plat kuning, PPD Samsat Balige saat ini tengah melakukan program mandiri ketuk pintu. Bahkan saat ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN telah melakukan pengantaran surat pemberitahuan pajak kepemilikan kendaraan bermotor.

“Ini telah disalurkan lebih dari 3.200 orang dan saat ini dari antara yang telah disalurkan sudah ada yang membayar di atas 300 orang wajib pajak,” sebut Binderman.

Sementara target Biaya Kendaraan Bermotor (BKB) di Kabupaten Toba sebesar Rp 14 miliar lebih, dan realisasi sampai saat ini Rp 10,173 miliar lebih atau sekitar 73,04 persen. Sedangkan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari target sebesar Rp 8 miliar lebih sudah terealisasi 78,68 persen.

“Kami berkeyakinan dan optimis pada bulan Desember 2021 target yang telah ditetapkan dari Provinsi Sumatera Utara akan tercapai 100 persen,” jelasnya.

Untuk data tunggakan kendaraan motor milik Pemkab Toba mulai tahun 2011 sampai saat ini ada yang menunggak atau belum dibayar. “Dalam waktu segera mungkin kami akan segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Toba,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Toba, Selli Simanjuntak mengatakan, tanggung jawab pembayaran kendaraan bermotor itu adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

“Anggarannya sudah dianggarkan di OPD masing-masing,” ucapnya saat di wawancara awak media di ruang kerjanya.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menyurati OPD masing-masing agar segera dibayarkan pajak yang tertunggak.

“Kami juga akan kroscek kembali data dari Samsat, karena mereka yang mengeluarkan datanya, apakah betul memang sebanyak itu kendaraan plat merah milik Pemkab Toba yang menunggak pembayaran pajaknya,” pungkasnya. (Frengki)