Sebagai Tempat Pabrik Rokok, Ternyata Siantar Minim Terima DBHCT

Rapat kerja Bappeda dengan Komisi III DPRD Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Kota Siantar ternyata hanya mendapatkan Rp 4 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) pada 2018. Jumlah ini dinilai terlalu sedikit mengingat Siantar merupakan tempat pabrik rokok.

Hal itu disampaikan sejumlah Komisi III DPRD Siantar saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.

Ketua Komisi III, Hendra P Pardede menyampaikan, sebagai salah satu kota tempat lokasi pabrik rokok seharusnya mendapat bagian lebih besar dibanding daerah lain.

“Kita harapkan, Bappeda melakukan terobosan agar Siantar mendapat jumlah yang lebih besar lagi,” ujarnya, Selasa (30/10/2018)

Di Siantar, DBHCT digunakan 4 instansi, masing-masing Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Dinas Kesehatan.

Hendra menyampaikan, ada peluang jika daerah yang memiliki pabrik rokok mengajukan penambahan jumlah DBHCT, maka pemerintah pusat membukanya untuk melakukan penambahan.

Menilai DBHCT yang diterima terlalu sedikit, Anggota Komisi III lainnya, Frengki Boy Saragih menyatakan, sebagai daerah yang secara langsung merasakan dampak langsung dari tembakau, maka Siantar seharusnya mendapat jumlah yang lebih besar lagi. “Masyarakat Siantar merasakan dampak langsung adanya pabrik rokok,” ujarnya.

Senada dengan Frengki, anggota Komisi III lainnya, Kiswanto menanyakan formula penetapan Siantar hanya mendapat bagian DBHCT sebesar Rp 4 miliar.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda, Midian Sianturi, menyatakan penetapan besaran DBHCT Siantar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Meski sebagai kota penghasil, Siantar tak mendapat perlakuan lebih. “Dana itu dibagikan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Midian.

Di Siantar, terang Midian, DBHCT langsung ditransfer Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke instansi pengguna, sementara Bappeda hanya sebatas koordinator penggunaan.

Menyangkut adanya permintaan anggota dewan agar pihaknya melakukan negoisasi dengan pemerintah pusat dalam hal penambahan bagian DBCHT, Midian menyatakan akan mengupayakannya. (elisbet)