Sekretaris KPUD Simalungun Terkesan Nyeleneh Setiap Dikonfirmasi Wartawan

Sekretaris KPUD Simalungun, Ade Arman Purba.

Simalungun, Lintangnews.com | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten  Simalungun, Ade Arman Purba terkesan nyeleneh setiap dikonfirmasi wartawan.

Ini terkait penggunaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 silam.

Sebelumnya, disinggung dasar hukum pemotongan terhadap honor para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebesar 5 persen, Ade Arman justru meminta agar wartawan mengkonfirmasi Bendahara KPUD Simalungun, Tenggo Samosir.  Dengan alasan, untuk menanggapi konfirmasi tersebut adalah kapasitas Bendahara.

Namun Tenggo Samosir justru menolak dirinya saat akan dikonfirmasi. “Mohon maaf, ditanya aja sama Sekretaris,” tulisnya Tenggo via WhatsApp (WA), Rabu (24/4/2019) malam.

Dikatakannya lagi, tidak ada yang disembunyikan. “Saya kira tidak ada pemotongan kita buat.  Semua dana kita transfer ke rekening Bendahara masing-masing Kecamatan,” imbuhnya, seraya menyatakan yang melakukan pemotongan 5 persen dan menyetorkan adalah Bendahara Kecamatan.

Anggaran Pertemuan PPK 2018 Disinyalir Illegal

Sementara itu, anggaran dan pertemuan para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Bendahara se Kabupaten Simalungun di Sing A Song Hotel, Nagori Siantar Estate pada Selasa (8/10/2018) lalu disinyalir illegal.

Seorang sumber mendesak agar diusut pemakaian anggaran Pilgubsu 2018 untuk pertemuan di Sing A Song Hotel tersebut. Karena itu illegal, serta yang hadir semuanya PPK dan Bendahara Pilgubsu 2018. Pasalnya, itu tak disetujui dan didelegasikan oleh Komisioner KPUD.

Ketua KPUD Simalungun saat itu, Adelbert Damanik dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan m ahwa pertemuan tersebut illegal. Adelbert juga mengakui, tidak mengetahui asal-usul anggaran, sehingga dirinya tidak menandatangani berita acara kegiatan tersebut.

“Gak ada. Kita juga gak tau anggaran apa digunakan. Yang jelas, harusnya saya meneken (tanda tangan) dan tak tau kami,” ucap Adelbert saat itu.

Dikatakan Adelbert, tugas Sekretaris cuma memfasilitasi tugas Komisioner. Makanya pihaknya menanyai sejumlah PPK siapa yang memfasilitasi pertemuan dan memerintahkannya. “Karena yang mengangkat dan memberhentikan PPK adalah kami,” paparnya.

Adelbert juga menuturkan, jika pertanyaan dan penegasan itu disampaikan saat rapat setelah pertemuan di Sing A Song Hotel dan Humanitas terkait dugaan pungutan liar (pungli) biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp 250 ribu dari masing-masing PPK.

“Saya sampaikan juga seminggu lalu saat rapat membahas dugaan pungli. Saya bilang, tidak ada perintah dan tak boleh ada acara apapun. Kecuali ada izin kami (komisioner). Gak boleh pakai anggaran, kecuali biaya pribadi. Kalau pakai anggaran, itu tanggung jawab Sekretaris,” paparnya.

Adelbert menambahkan, sejatinya pertemuan itu merupakan gawean Komisioner, bukan Sekretaris. “Kalau yang ngundang itu sebenarnya harus kami. Dan PPK bertanggung jawab sama kami. Jadi, saya ingatkan, tak ada bisa pertemuan, kecuali diteken komisioner,” ujar Adelbert.

Terpisah, Bendahara KPU Simalungun, Susi Yusnita, saat ditemui di ruang kerjanya, justru mengelak saat dikonfirmasi. “Konfirmasi sama pak Sekretaris saja,” elaknya sembari tertawa.

Ditanya mengenai anggaran yang digunakan saat pertemuan, Susi yang sempat mengaku tak hadir, justru malah balik bertanya. “Anggaran apa,” tanyanya sembari berbelit dan kembali mengatakan agar dipertanyakan pada Sekretaris KPUD. (zai)