Soal Ranperda APBD 2019, Kepala BPKPAD Humbahas Dinilai Arogan

Anggota DPRD Humbahas, Moratua Gajah saat keluar dari ruangan rapat Banggar.

Humbahas, Lintangnews.com | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Jhon Harry Marbun dinilai arogan.

Hal ini terjadi disela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) sekaitan hasil evaluasi APBD Humbahas Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang dipimpin Ketua DPRD, Manaek Hutasoit didampingi Wakil Ketua, Jimmy Togu Purba dan Marsono Simamora, Jumat (21/12/2018) bertempat di ruangan rapat kantor Sekretaris Dewan Jalan Kantor Tano Tubu, Dolok Sanggul.

Sikap kearogaan ini disampaikan, anggota dewan Moratua Gajah dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kepada wartawan, yang walk out (WO) dari rapat Banggar.

Moratua menyampaikan, awalnya dari sebuah pertanyaan sekaitan penyampaian hasil evaluasi Gubsu pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2019 yang telah disepakati bersama DPRD dan pemerintah setempat pada 28 November 2018 lalu.

Moratua saat itu menanyakan hasil dokumen evaluasi Gubernur kenapa tidak disampaikan ke DPRD. Kemudian, adanya nomeklatur anggaran pembelian excavator yang diusulkan 7 unit malah 2 unit direalisasikan.

Ketika itu Moratua menanyakan alasan menjadi 2 unit, namun Jhon langsung bersikap tak bersahabat. Jhon, ujar Moratua dengan jawabannya, jika sekaitan itu tidak perlu DPRD harus tau alasannya.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab disitu, apa rupanya, tidak kalian tau itu,” kesal Moratua meniru jawaban Jhon Harry. “Kecilnya orang dibuat si Jhon Harry ini, kata hati saya,” tambah Moratua dengan kesalnya.

Sikap dari Jhon Harry ini juga terjadi pada penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD yang terlalu lama disampaikan ke DPRD.

Padahal, lanjut Moratua, dalam penyampaian KUA PPAS sesuai aturan di Agustus dan harus clear (selesai) di bulan itu juga. Namun, BPKPAD menyampaikan pada bulan November lalu.

Sambungnya, melihat sikap kearogaan Jhon Harry yang dinilai tidak menghargai DPRD khususnya pribadinya sendiri, sehingga membuatnya WO tidak akan menerima hasil evaluasi Gubernur tersebut.

Dia menduga dari pembahasan selama ini dilakukan bersama pemerintah setempat khsusus para OPD, dokumen hasil pembahasan hingga usulan DPRD tidak disampaikan. Moratua menilai, jika hasil rencana anggaran pemerintah itu sendiri ke Gubernur.

Jhon Harry No Comment 

Menanggapi penilaian Moratua, justru enggan berkomentar. “No comment saya soal itu,” singkatnya menjawab di kantor Ruangan Fraksi Golkar saat diskorsnya sementara rapat Banggar. (akim)