Surati Bupati Simalungun, Ini Pandangan Hukum Terkait Bencana Alam di Girsip

Ketua LBH Poros, Willy Sidauruk.

Simalungun, Lintangnews.com | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poros melayangkan surat pada Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga terkait bencana alam berupa banjir bandang dan longsor di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Ketua LBH Poros, Willy Wasno Sidauruk melalui keterangan persnya, Selasa (18/5/2021) menuturkan, ada berberapa alasan pihaknya membuat surat itu menanggapi bencana alam yang terjadi di Kota Wisata Parapat tersebut.

Menurutnya, salah satu catatan penting dalam setiap kali terjadi bencana alam adalah masalah birokrasi. Willy menuturkan, birokrasi bencana di Indonesia masih menjadi objek diskursus dimana-mana.

“Kritik pedas sering ditujukan pada birokrasi bencana. Sebagai contoh kasus, penanganan bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah beberapa tahun lalu yang masih jauh dari memuaskan. Para pejabat terkait masih terlalu terpaku pada aturan birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit,” paparnya.

Willy menuturkan, pandangan hukumnya, untuk penanganan bencana, sudah bisa belajar dari penanganan bencana di Aceh. Dimana rantai birokrasi bisa dipotong dan bantuan makanan dan kebutuhan mendesak, seperti tenda bisa cepat terdistribusi, sehingga dapat mengurangi penderitaan para korban.

“Bagaimana bisa dalam kondisi bencana seperti di Yogyakarta, pejabat setempat masih mengharuskan yang menerima dana yaitu mereka yang mengambil ke posko seperti Ketua RW atau Lurah. Apalagi ada juga yang mengharuskan warga membawa KTP mereka untuk mengambil bantuan,” sebutnya.

Willy menilai, hal ini jelas berbelit-belit, sementara penanganan bencana harus cepat. Seharusnya bantuan makanan cepat dikirim ke tempat yang sulit terjangkau atau desa-desa yang masih terisolir (terpencil).

Dalam konsep ideal, Willy menuturkan, seharusnya pemerintah dan pejabat terkait segera membuat standar baku penanganan bencana. Dalam kasus demikian, Indonesia bisa belajar dari Jepang yang sudah sering mengalami bencana gempa bumi.

“Belajar dari hal ini, semestinya dapat dibentuk semacam garda nasional atau apa namanya, yang berfungsi sebagai tim penanganan bantuan secara cepat dan terkoordinasi atau mengutamakan perlindungan korban,” tukasnya.

Lanjutnya, Jepang pernah mengalami bencana paling besar yaitu pada Maret 2011 terjadi gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala richter yang diikuti tsunami setinggi 10 meter. Usai bencana berlalu, proses evakuasi korban dilakukan dengan cepat oleh Jepang. Distribusi bantuan disalurkan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian proses rekonstruksi berjalan sesuai jadwal. Disiplin yang tinggi mampu ditunjukkan dengan sikap yang menguatkan Jepang sebagai negara beradab.

“Menurut saya salah satu penyebab bencana alam adalah kelalaian pemerintah dan lemahnya penegakkan hukum terhadap perusak lingkungan. Dalam kondisi itu, negara sudah merenggut hak asasi warga untuk mendapat penghidupan yang layak. Dengan kata lain bahwa negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara tidak langsung,” tandasnya.

Dirinya pun meminta agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak para korban bencana alam. Menurutnya, jangan sampai penderitaan korban semakin bertambah, karena pemerintah tidak memperhatikan kehidupan mereka.

Willy menuturkan, ada 4 kelompok hak asasi korban yang harus dipenuhi negara. Pertama, hak berkaitan dengan keamanan, misalnya perlindungan hak hidup dan hak bebas dari serangan, perkosaan, penahanan sewenang-wenang dan penculikan,

“Berikutnya, hak berkaitan dengan kebutuhan hidup. Ini misalnya hak atas pangan, air  minum, pernaungan, sandang sanitasi dan layanan kesehatan yang memadai,” ucap Willy.

Yang ketiga, hak berkaitan dengan ekonomi, sosial dan cultural. Ini misalnya, hak mendapat atau mempunyai akses ke pendidikan, mendapat ganti rugi atau kompensasi terhadap properti dan surat berharga yang hilang dan hak untuk bekerja

“Terakhir, hak berkaitan dengan politik. Misalnya hak berbicara, dokumentasi pribadi, dan bebas dari diskriminasi. Ini lah yang mendasarai kita melayangkan surat ke Bupati Simalungun agar dapat menjadi pertimbangan dalam penanganan bencana alam,” papar Willy mengakhiri. (Red)