Temuan BPK, 6 Kepsek SMPN di Siantar Terancam Dilaporkan Macan Habonaron  

Ketua LSM Macan Habobaron, Jansen Napitu.

Siantar, Lintangnews.com | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaron, Jansen Napitu menyerahkan surat klarifikasi kedua kepada 6 orang Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri di Kota Siantar.

Ini terkait dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2.135.151.722.300.

Dikonfirmasi Senin (6/7/2020), Jansen Napitu mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat klarifikasi kedua, setelah sebelumnya sudah melayangkan surat klarifikasi pertama kepada 6 orang Kepsek SMPN di Siantar.

Diterangkan Jansen, keenam Kepsek itu yakni, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8 dan SMPN 12.

“Kami menyerahkan surat klarifikasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK No.38.B/LHP//XVIII.MDN/04/2020. Kami sebagai lembaga penyelamat aset negara akan meminta pertanggungjawaban atas dugaan itu. Kami akan mengiring permasalahan ini sampai tuntas serta membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” terangnya.

Dalam hal ini, Jansen mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan temuan BPK itu.

Menurutnya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditegaskan Jansen, terkait dengan dugaan temuan atas kerugian negara oleh BPK, mengacu pada pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian itu hanya merupakan salah satu faktor yang akan meringankan,” tandasnya. (Elisbet)