Buntut Pungli Sekolah, Kejari Simalungun Panggil para ‘Dedengkot’ Disdik

Mobil warna gold milik Kabid SD Disdik Simalungun, Janulingga Damanik pasca memenuhi pemanggilan Kejari Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di tingkat sekolah, rehabilitasi ruang belajar dan bisnis pakaian olah raga, serta rencana mempasok gambar Presiden-Wakil Presiden ke SD dan SMP se Kabupaten Simalungun.

Ini membuat 4 orang ‘dedengkot’ di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Elpiani Sitepu, Kepala Bidang (Kabid) SD, Janulingga Damanik, Kabid SMP, Orendina Lingga dan Kasi Kurikulum, Lambok Gultom dipanggil pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

“Dipanggil ke Jalan Asahan (Kejari Simalungun,” ungkap salah seorang pejabat di Disdik Simalungun mengakui dirinya juga dipanggil setelah gencarnya pemberitaan, Senin (28/10/2019).

Kejari Simalungun memanggil keempat pentolan Disdik Simalungun melalui salah seorang jaksa via sambungan telepon seluler dan berdalih hanya sebatas konfirmasi.

“Melalui Juna Karo-Karo orang Kejari memanggil lewat telepon. Mana mungkin pemanggilannya teregistrasi. Karena hanya konfirmasi saja katanya. Ini lah orang itu mau ke jalan ke sana,” jelasnya.

Sementara Juna Karo-Karo saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Selasa (29/10/2019) sekira pukul 16.20 WIB mengatakan, itu hanya terkait akan adanya kegiatan sosialisasi. “Hanya bicara soal mau sosialisasi. Jadi, Pidana Khusus (Pidsus) pembicaranya,” kata Juna kepada wartawan.

Pantauan di Kejari Simalungun, Senin (28/10/2019), Janulingga Damanik terlihat datang sendiri dengan memakai kaos oblong warna putih, celana coklat dan tas melekat di lengan tangan kanannya.

Saat mendatangi Kejari Simalungun, Janulingga Damanik menaiki mobil Kijang warna gold (emas) dengan nomor polisi (nopol) BK 1603 WI. Sementara, masuk ke dalam gedung Kejari Simalungun, Janulingga Damanik lewat dari pintu belakang.

 

Janulingga Damanik berada di dalam gedung Kejari Simalungun kurang lebih selama setengah jam dan ke luar dari pintu belakang. “Lusman sudah pulang duluan,” ucapnya menjawab pertanyaan wartawan mengenai Lusman Siagian sembari berjalan menuju mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, mengenai meubelair (bangku dan meja belajar), rencananya dicaplok Kabid SMP, Orendina Lingga yang pernah digeser ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemkab Simalungun.

“Mau dia katanya semua memasukan (meubelair). Tapi, kita lihat lah,” ungkap seorang sumber saat ditemui di komplek Disdik Simalungun, Senin (28/10/2019) sekira pukul 14.00 WIB.

Terungkapnya rencana Orendina Lingga mempasok meubelair ke sejumlah sekolah melalui Kepala Sekolah (Kepse) SMP. “Sok bersihnya itu. Kepsek yang bilang. Makanya, kita lihat lah nanti,” ujar sumber.

Diketahui, baru-baru ini sejumlah SMP Negeri melakukan rehabilitasi ruang belajar dan guru. Di antaranya, SMPN 1 Perumnas, Kecamatan Siantar, diduga dipihak ketigakan yang seharusnya swakelola.

Lusman Siagian saat dikonfirmasi, Senin (28/10/2019) sekira pukul 15.00 WIB menyebutkan, mengenai rehabilitasi ruang belajar sekolah dikelola Kepsek. “Karena itu swakelola,” katanya singkat.

Diberitakan sebelumnya, dari bisnis pakaian olah raga untuk pelajar SD dan SMP, Kadisdik, Elpiani Sitepu diduga mendapatkan fee. “Rp 20 ribu lah disisihkan untuk dibagi. Rp 5 ribu per siswa-siswi jatah Kadis, Koordinator Wilayah (Korwil), Pengawas dan Kepsek,” beber salah seorang pengusaha.

Sedangkan sepasang pakaian olah raga untuk siswa SD seharga Rp 120 ribu. Kemudian, dari pemasok, sepasang pakaian olah raga untuk siswa SMP dijual seharga Rp 165 ribu. Namun, pihak SMP menjualnya seharga Rp 200 ribu.

“Kalau sepasang pakaian olah raga SMP dari pemasok Rp 165 ribu. Tapi, dijual ke siswa Rp 200 ribu. Makanya, untung Rp 35 ribu itu disisihkan Rp 20 ribu untuk fee Kadis, Korwil, Pengawas dan Kepsek,” katanya.

 

Selain itu, untuk fee Kadisdik diserahkan langsung masing-masing Kepsek. “Langsung Kepsek yang menyerahkan ke Kadisdik. Ada juga melalui Korwil penyerahannya,” ucapnya.

Ironisnya, untuk membayar pakaian olah raga itu ternyata bukan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melainkan dari orang tua siswa. “Gak dari dana BOS. Orang tua siswa yang bayar,” ujarnya.

Diketahui, jumlah SMP se Kabupaten Simalungun berkisar 26 unit, dengan siswa-siswi berjumlah 8.300 orang. Sedangkan SD se Kabupaten Simalungun berjumlah 820 unit lebih, dengan jumlah siswa-siswi 15.000 orang.

“Kalau SMP siswa-siswi ada 8.300 orang. SD siswa-siswinya 15.000 orang dikali Rp 5 ribu per siswa SD jatah Kadis Rp 75 juta lah. Jatah dari SMP, Rp 5 ribu kali 8.300 siswa berarti Rp 41,5 juta. Ini berarti Rp 75 juta tambah Rp 41,5 juta, sehingga totalnya Rp 116 juta jatah Kadis,” ujarnya.

Kemudian, untuk pengadaan gambar Presiden dan Wakil Presiden, rencananya dipasok pengusaha bernama Anto Samosir. “Orang itu nanti yang masukan, Anto Samosir pengusahanya dengan Lambok Gultom,” sebut sumber yang ditemui di depan Kejari Simalungun.

Lambok Gultom, saat ditemu di kantor Disdik Simalungun, Senin (28/10/2019), mengaku tidak ada mempasok pakaian olah raga untuk pelajar SD se Kabupaten Simalungun. “Itu salah beritanya. Gak ada saya masukan pakaian olah raga,” ujarnya.

Disinggung, rencana akan mempasok gambar Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin melalui seseorang bernama Anto Samsosir, justru Lambok mengatakan, tidak mengenalnya. “Gak kenal saya itu,” katanya singkat. (Zai)