Siantar, Lintangnews.com | Dalam rangka Dies Natalis ke 55, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Siantar adakan diskusi publik, pada Jumat (4/10/2019).
Perayaannya kali ini diwarnai beberapa kegiatan diantaranya yakni mengadakan diskusi publik dengan tema ‘Danau Toba dan Kesejahteraan Masyarakat’ dan kegiatan menarik lainnya.
Kegiatan diskusi publik, PMKRI menghadirkan beberapa pihak dari lintas elemen, diantaranya yaitu, Gagarin Sembiring selaku Wakil General Manager Geopark Kaldera Toba, Richard Sidabutar mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, Anton Sipayung selaku Manager Kajian Walhi Sumatera Utara dan Suparno Mahulae, Komisaris Daerah Sumatera bagian Utara.
Masing-masing narasumber menyampaikan pendapatnya terkait dengan Danau Toba dan kesejahteraan masyarakat.
Anton Sipayung menyampaikan permasalahan Danau Toba saat ini sangat kompleks terutama dalam kesehatan ekosistem.
“Danau toba kini tak ubahnya tempat sampah raksasa. Dimana sampah dari aktivitas industri, perhotelan dan warga sekitar semuanya mengarah ke Danau Toba, sehingga potensi kerusakan sudah nyata terjadi,” ungkapnya.
Tambahnya, hal ini juga diperparah hadirnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Danau Toba sebagai tempat industri mereka. Menurutnya, butuh waktu lama untuk menetralisir kembali kebersihan air Danau Toba.
Sementara itu, Gagarin Sihombing yang merupakan perwakilan dari Geopark Kaldera Toba menjelaskan bagaimana kedudukan lembaga ini dalam hal pengembangan destinasi wisata Danau Toba.
Ia mengatakan, Geopark Kaldera Toba dibentuk karena keinginan kolektif dari masyarakat untuk serius menangani Danau Toba.
Hal itu direspon oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), maka dibentuklah badan ini sekaligus juga bersinergi dengan Badan Otorita Danau Toba (BODT) dan Dinas Pariwisata.
Dalam hal pengembangan Danau Toba, ia mengatakan, perlu adanya pendekatan soft tourism dan membangun narasi kebudayan dari mitos menjadi logika, sehingga memiliki nilai jual di masyarakat.
Sementara Richard Sidabutar mengatakan, pengembangan Danau Toba harus jelas arahnya kepada siapa dan menguntungkan siapa. Sehingga jangan sampai keberadaan badan-badan bentukan pemerintah ini hanya memuluskan jalan para investor untuk masuk menjarah Danau Toba.
Sambungnya, regulasi pada dasarnya sudah disediakan oleh pemerintah sudah tersedia mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, peraturan ini sering sekali tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pemangku jabatan. Dan permasalahan keramba jaring apung (KJA) harus segera dibereskan.
Suparno Mahulae mewakili kaum muda mengawali diskusi dengan dengan lagu ‘Pulo Samosir’ ciptaan Nahum Situmorang. Ia mengatakan, sulit rasanya menemukan relevansi antara lagu tersebut apabila berkaca dari situasi Danau Toba saat ini.
Dijelaskannya, Negeri Indah Kepingan Surga yang dilabeli kepada Danau Toba dan Kabupaten Samosir pada khususnya kini semakin jauh dari harapan. Maraknya perusakaan lingkungan baik oleh korporasi maupun perseorangan semakin memperparah situasi Danau Toba.
Kegiatan diskusi diakhir dengan memberikan Ulos sebagai cenderamata kepada keempat narasumber dilanjutkan foto bersama. Setelah itu kegiatan dilajutkan dengan perayaan dies natalis berupa potong kue, pengumuman pemenang lomba cipta puisi, dan kegiatan menarik lainnya. (Elisbet)
