Humbahas, Lintangnews.com | Penyerapan anggaran Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) Tahun Anggaran (TA) 2021, hingga per 10 Februari 2021 terealisasi hanya mencapai 3,50 persen atau Rp 38.298.946.516,00 dari total belanja Rp 1.095.470.506.244.
Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Pemkab Humbahas, Batara Siregar mengatakan, serapan anggaran tahun 2021 mencapai 3,50 persen.
Menurutnya, angka itu masih dalam penggajian dan belum yang lainnya. “Karena masih hanya gaji saja yang masih keluar,” kata Batara saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dijelaskannya, serapan anggaran itu terbagi dari 4 jenis penggunaan. Di antaranya, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.
Pada belanja operasi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 734.635.850.340. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga per 10 Februari sebesar Rp 38.298.946.516,00 atau 5,21 persen.
Hal ini terlihat dari belanja pegawai yang berada di angka Rp 37.394.694.271,00 atau 8,95 dari total dianggarkan Rp 417.910.652.790. Kemudian, pada belanja barang dan jasa dari total dianggarkan sebesar Rp 266.469.365.432 baru terserap Rp 904.252.245,00 atau 0,34 persen.
Sedangkan, belanja hibah dari total yang dianggarkan Rp 49.655.832.118 dan belanja bantuan sosial dari uang dianggarkan Rp 600.000.000, nol tanpa ada terserap.
“Belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bansos dan belanja bantuan keuangan,” terang Batara melalui aplikasi WhatsApp (WA).
Di sisi lain, untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 176.733.258.604, terdiri belanja modal tanah Rp 1.635.000.000, belanja modal peralatan dan mesin Rp 40.935.842.900, serta belanja modal gedung dan bangunan Rp 43.629.239.124.
Kemudian, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp 90.274.676.580 serta belanja aset tetap lainnya Rp 258.500.000,00. Penyerapannya itu belum terealisasi sama sekali. “Demikian juga untuk belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp 8.000.000.000 juga belum ada realisasi,” kata Batara dalam isi tablet realisasi anggaran.
Ini termasuk juga dalam isi tablet realisasi anggarannya pada belanja transfer yakni belanja bantuan keuangan yang diposkan sebesar Rp 176.101.397.300. Diketahui masih nol rupiah atau belum ada gambaran realisasi.
Disinggung kenapa realisasi anggaran belanja pegawai masih sedikit, dan apakah benar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di bulan Januari belum terbayarkan, Batara menyebutkan, dari laporan pihaknya baru masalah gaji yang masih keluar.
Sementara gaji ASN sudah dicairkan sejak bulan Januari hingga Februari. “Sudah gajian sampai Februari,” terang Batara.
Disinggung di Dinas Satpol PP, khusus ASN belum gajian, Batara justru membantahnya, “Siapa yang belum cair? Kalau belum siapa saja?,” sebut Batara.
Namun dia mengatakan, kurang tau jika di Dinas Satpol PP belum gajian. “Kurang tau saya kalau itu. Kemungkinan belum diajukan pembayarannya mungkin,” ujar Batara sembari menambahkan, masalah gaji Satpol PP belum ada diajukan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Edy Sinaga mengaku, mereka belum gajian di bulan Januari dan Februari. Menurut Edy, hal itu dikarenakan sudah biasa jika memasuki awal tahun.
“Itu sudah biasa dan saat ini dalam entri ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda),” ucap Edy. (DS)
