Simalungun, Lintangnews.com | Dua orang politisi Partai Gerindra di DPRD Simalungun mendesak Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2020 meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit realisasi anggaran kebersihan sampah.
“Saya gak mengerti, entah apa polanya ini. Sampah dan kebersihan ditangani oleh 3 Organisasi Perangkat Daereah (OPD) yakni Sekretariat Daerah, Camat dan Dinas Lingkungan Hidup,” sebut Badri Kalimantan pada rapat Pansus yang berlangsung pada Jumat (16/4/2021) lalu.
Menurut mantan Dirut PDAM Tirtauli Kota Siantar itu yang juga anggota Pansus, anggaran untuk penanganan sampah dan kebersihan sebesar Rp 12 miliar. Dengan rincian, sebesar Rp 7 miliar dikelola Sekretariat Daerah dan Rp 5 miliar lainnya dikelola Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Simalungun.
“Di Sekretariat Daerah sebesar Rp 7 miliar untuk jasa kebersihan, di Dinas Lingkungan Hidup Rp 5 miliar. Jadi, yang jelas, di Simalungun menangani sampah dan kebersihan sampai 3 OPD. Ironisnya, kebersihan di Kabupatem Simalungun juatru belum optimal,” papar Badri.
“Coba dilihat di Kecamatan Siantar itu. Di sana ada tumpukan sampah setiap hari. Padahal, sampai 3 OPD yang menangani. Apa kebersihan jalan protokol di Jalan Asahan Kecamatan Siantar dan ruangan juga job Sekretariat. Apa di struktur job Sekretariat mengurusi kebersihan,” tanya Badri.
Sementara Kepala Bagian Umum, Ronal Silalahi menyampaikan, mengenai jasa kebersihan, tahun lalu dianggarkan sebesar Rp7,5 miliar dan terealisasi Rp7,1 miliar.
“Untuk kegiatan ini, tahun lalu dikelola pihak ketiga PT ISS, tujuannya untuk melakukan kebersihan di seluruh OPD dan Sekretariat Daerah. Termasuk juga untuk kebersihan di jalan protokol Kecamatan Siantar, mulai perbatasan sampai Batu 6,” jelas Ronal.
Menurut Ronal, untuk Dinas Lingkungan Hidup cakupan kerjanya di Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Saribu Dolok. “Untuk kaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK), mungkin nanti kami serahkan pak,” kata Ronal.
Mengenai job, Ronal mengatakan, Bagian Umum memang mengurusi masalah kebersihan di lingkungan Sekretariat Daerah. “Dasar pemikiran ini saya juga kurang paham. Namun, dapat disimpulkan, dari pada dianggarkan di OPD, jadi dianggarkan di Sekretariat Daerah sebagai leading sektor,” tandasnya.
Usai menyimak apa yang dipaparkan Kabag Umum, politisi Partai Gerindra lainnya yang juga menjabat pelapor pada Pansus, Juarsa Siagian lansung terperanjat. “Gaji Rp 450 juta, astaga gila nai fuang. Kalau untuk petugas kebersihan kita gaji Rp 450 juta,” imbuhnya.
Juarsa menuturkan, hal ini untuk menjadi perhatian para pemimpin Asisten. Dia juga meminta SPK nya disampaikan kepada pelapor untuk bahan di Pansus.
“Kita sekarang ini harus hati-hati pak, memberikan gaji untuk kebersihan sebesar Rp 450 juta, sama juga di Dinas Lingkungan Hidup. Ada apa sekarang ini. Kita mintakan BPK turun pimpinan,” tukasnya kepada pimpinan Pansus, Binton Tindaon. (Zai)
