Siantar, Lintangnews.com | Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Siantar-Simalungun mengutuk keras tindak kriminalisasi dialami masyarakat adat yang terjadi di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Selasa (18/5/2021).
Ketua GMKI Siantar-Simalungun, Juwita Panjaitan menyebutkan, tindak kriminalisasi yang melukai 12 orang masyarakat adat Natumingka dari orang tua hingga pemuda akibat bentrok dengan pekerja PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) tidak dapat diterima. Apalagi menurutnya, saat kejadian itu da aparat Kepolisian yang terlibat dan turun dari Polres Toba.
“Harusnya Kepolisian melindungi masyarakat adat, karena mereka tidak bersenjata dan umurnya sudah rentan tua. Bukan malah diam saat mereka diserang batu dan kayu,” ujar Juwita, Kamis (20/5/2021) melalui pesan tertulisnya.
Juwita menilai, polisi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun Pemkab Toba telah gagal meredam konflik yang telah memakan korban, sehingga cenderung membiarkan bentrok terjadi. Ia juga menyebutkan, agar kriminalisasi yang dialami masyarakat adat harus segera dihentikan.
“Kekerasan yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan PT TPL telah kerap terjadi di banyak wilayah adat, khususnya wilayah Tano Batak,” tukasnya.
Menurut Juwita, kekerasan yang sama akan terus terjadi terhadap masyarakat adat lainnya di wilayah Tano Batak. Ini karena kehadiran PT TPL cenderung hanya menambah eskalasi konflik di masyarakat.
Sementara itu, Ketua GMKI Komisariat Toba, Afri Yani Manalu mengatakan, dari permasalahan ini perlu diberikan tindakan yang adil dan ditelusuri kembali secara efektif. Artinya tidak boleh sesuka hati pihak investor untuk menggarap lahan, apalagi sampai merugikan kehidupan masyarakat.
“Secara khusus bagi Pemkab Toba secepatnya harus memberikan jalan sebagai kebijakan yang tepat, sehingga masyarakat adat Natumingka tidak merasa dirugikan atas tanah milik mereka. Pemerintah harus tegas membantu masyarakat menghentikan aktivitas PT TPL di Huta Natumingka agar kedepan konflik berdarah seperti itu tidak terulang lagi,” tegas Afri.
Kehadiran perusahaan penghasil bubur kertas itu dinilai telah menimbulkan banyak konflik, hingga konflik-konflik berdarah pun terjadi dengan masyarakat adat di Tano Batak.
Terkait hal itu, GMKI Siantar-Simalungun mendesak pemerintah agar segera menutup dan menghentikan segala aktivitas PT TPL.
“Ini karena telah menciderai masyarakat adat dan semakin bertambah daerah rentan konflik, pasca hadirnya PT TPL,” tutup Juwita. (Rel)
