Humbahas, Lintangnews.com | Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) akan dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dan untuk pertama kalinya ada di Provinsi Sumatera Utara.
Langkah ini merupakan sebuah pertanda bahwa Pemkab Humbahas berkomitmen untuk mewujudkan good governance yaitu, pemerintah yang bersih, akuntabel dan efisien.
MPP juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan publik dapat dikatakan sebagai sebuah ‘miniatur’ yang menunjukkan kinerja pelayanan pemerintahan di mata publik.
Demikian itu disampaikan Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor kepada sejumlah wartawan di rumah dinasnya, Rabu (22/12/2021).
“Pembangunan MPP itu dimaksudkan untuk memberi pelayanan lebih baik ke masyarakat, dengan mengintegrasikan pelayanan publik yang diberikan Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota/BUMN/BUMD secara terpadu satu tempat yang dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan pelayanan, meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha,” ujar Bupati menambahkan.
Dikatakan Dosmar, Pemkab Humbahas berharap, MPP yang akan didirikan akan memberikan pelayanan publik lebih mudah. “Pelayanan yang mudah itu maksudnya, terhindar dari oknum yang mencalo-calokan. Mulai itu di Desa, kantor dinas, Samsat dan lainnya,” kata Dosmar.
MPP ini akan dibangun di Jalan Sisingamangaraja bekas kantor Camat Dolok Sanggul atau kantor Satpol PP. Sebanyak 13 instansi pemerintah, 6 intansi vertikal, 6 BUMN/BUMD turut andil dalam memberikan pelayanan dengan total 25 jenis pelayanan.
Antara lain, Dinas PMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, BPKPAD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Kopedaging, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PKP.
Kemudian, Polres, Kantor Pajak, Kejaksaan, Pertanahan/BPN, KUA/Depag, Imigrasi, BPJS Kesehatan, UPT SPAM, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Sumut dan Telkom.
Kepala Dinas Perkim, Anggiat Manullang didampingi Kepala Seksi Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Kawasan Permukiman, Samuel Hendra Butarbutar berharap, dengan adanya MPP, selain memberikan kemudahan layanan, juga dapat meningkatkan sinergi antar instansi yang bergabung serta dapat melakukan integrasi proses bisnis.
“Kita membangun MPP untuk mengurangi beban dan penderitaan masyarakat, dimana selama ini mendapat pelayanan yang berbelit-belit dalam banyak urusan, sehingga memilih calo untuk mengurusnya membuat biaya tinggi,” ujar Samuel.
Lebih lanjut Samuel mengatakan, pembangunan MPP direncanakan dibangun awal tahun 2022 dengan biaya sebesar Rp 7.999.996.700 dan saat ini sudah dalam proses tender.
Dalam perencanaannya, akan didesain dengan langgam arsitektur etnik modern yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif, fasilitas sarana parkir untuk pengunjung dan bus bandara, pelabuhan dan pariwisata, lobby dan coustumer service, tempat dan mesin antrian, ruang tunggu tempat multimedia gerai/counter layanan, fasilitas dan layanan difabel, ruang balai nikaj, ruang laktasi, ruang kantin, ruang baca dan digital library, ruang bermain anak, ATM center dan jaringan internet, serta ruang kantor dan ruang rapat untuk MPP.
Disampaikan Anggiat, pembangunan pelayanan pubik ini berpedoman sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 89 Tahun 2121 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelayanan Mal Pelayanan Publik.
“Kita sudah studi tiru ke Sragen, Salatiga dan Surakarta yang sudah menerapkan itu. Kita sudah melihat langsung bagaimana sistem dan penerapannya, maka membuat desain khas rumah Batak. Ini nantinya menjadi salah satu kantor ikon Humbahas. Nanti kita menjadi yang pertama di Sumut yang membangun MPP,” tutup Anggiat. (DS)
