Simalungun, Lintangnews.com | Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Gusmiyadi meminta dan mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengkaji ulang penetapan status Perairan Danau Toba oligrotropik atau sanitasi airnya yang dapat dikonsumsi.
“Pasalnya penerapan dan penegakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergubsu) Nomor : 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung dan Status Perairan Danau Toba menjadi oligrotropik akan semakin mempersulit perekonomian masyarakat yang tinggal dipesisir Danau Toba,” sebut Gusmiyadi, Jumat (24/6/2022).
Gusmiyadi juga menyampaikan, saat ini polemik tentang keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba sangat meninggi, karena penegakan Pergubsu tersebut. Menuutnya, pemerintah juga saat ini secara agresif telah mulai melakukan tindakan mengosongkan KJA dari kwasan Danau Toba.
“Setelah kami tinjau, hal ini dilakukan tanpa solusi yang komprehensip, dan hingga kini alih usaha yang dijanjikan untuk memenuhi hidup masyarakat belum juga jelas,” terang Gusmiyadi
Dia mengatakan, penegakan Pergubsu dinilai akan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat, baik kegiatan pariwisata dan perikanan. Karena faktanya di lapangan, ribuan masyarakat masih menggantungkan hidup dari Danau Toba, termasuk usaha budidaya ikan
“Untuk itu, kami mendesak Pemprovsu agar melakukan kajian ulang tentang status Perairan Danau Toba,” ujar Gusmiyadi usai mendengarkan jeritan hati sejumlah petani KJA di Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun
Lanjutnya, pemerintah selayaknya harus melihat dan mengkaji persoalan ini secara paripurna. Ini termasuk mengkaji dampak-dampak yang akan ditimbulkan penerapan peraturan tersebut.
“Ketika turun ke lapangan, saat ini beberapa warga memang hanya memiliki potensi Perairan Danau Toba. Masyarakat memang hanya memiliki potensi perairan dengan usaha budidaya ikan untuk memenuhi ekonomi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka. Selain itu, tidak memungkinkan juga masyarakat itu langsung bisa dialihkan ke pertanian dan pariwisata karena kondisi seputaran tebing dan curam,” kata Gusmiyadi.
Dia menambahkan, pemukiman sebagian masyarakat di pesisir pantai Danau Toba salah satunya di Dusun Panahatan, kegiatan pariwisata juga belum terdistribusi secara merata dan juga tak pernah didatangi wisatawan.
“Sesuai dengan data dari sejumlah pakar-pakar peneliti, aktivitas kegiatan KJA di Danau Toba hanya 0.4 persen dari total luas perairan secara keseluruhan. Maka kita harus jernih dalam mengambil jalan keluar dan perlu diketahui ada 120 sungai yang langsung masuk ke Danau Toba yang kita anggap ikut serta memberikan kontribusi atas pencemaran,” tukasnya.
Begitu juga limbah perhotelan dan pemukiman masyarakat. Hal ini yang mendorong Fraksi Gerindra untuk meminta Pemprovsu mengkaji ulang status Danau Toba, serta duduk bersama dengan melibatkan seluruh stake holder dan para peneliti, sehingga menemukan data yang otentik mengenai Danau Toba.
Dikatakan Gusmiyadi, pemerintah selayaknya mencari jalan tengah agar potensi di Danau Toba saat ini dapat digerakkan secara optimal bersama dengan masyarakat.
“Kita tau Danau Toba memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Namun pemerintah juga harus bertindak tepat mencari solusi untuk petani KJA agar seluruh potensi dapat dikejar secara optimal,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta Pemprovsu, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Pusat agar mengkaji dan membuat formula yang memiliki konsep holistik, sehingga ribuan masyarakat di pesisir Danau Toba tidak menjadi korban.
“Penelitian-penelitian sudah banyak dilakukan. Idealnya kita dapat duduk bersama untuk merumuskan sesuatu sebelum kebijakan itu diterapkan di lapangan,” kata Gusmiyadi.
R Sidabutar dan Jonear Manalu perwakilan petani KJA mengatakan, selama ini hasil dari pembudidayaan ikan milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak sekolah.
“Kami berharap kepada politisi muda Partai Gerindra bersedia untuk memperjuangkan aspirasi para petani KJA ke pemerintah, sehingga dapat membudidayakan ikan di Danau Toba untuk memenuhi ekonomi keluarga,” harap mereka. (Zai)
