Siantar, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Utari Siregar menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi A DPRD dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara, terkait persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di ruang data Setdako, Kamis (16/2/2023).
Wali Kota melalui Sekda menyampaikan, Pemko Siantar siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
Budi mengatakan, Pemko Siantar akan menjalin koordinasi dengan penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tahapan terkait penganggaran.
“Pemko Siantar berharap, tahapan pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” sebut Sekda.
Untuk pengamanan, Pemko Siantar tetap berkoordinasi dengan Polres Siantar. Begitu juga dengan angka partisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga cukup tinggi di Siantar.
“Pemko Siantar akan tetap melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk proses penganggaran, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah atasan terkait hal-hal yang menyangkut pembiayaan dengan pedoman Standar Satuan Harga (SSH) di Siantar, agar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekda.
Sementara dalam mendukung tahapan Pemilu, Pemko Siantar juga telah mempersiapkan baik personil dan sekretariat penyelenggara, baik di KPUD dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhammad Infri Afnisah mengatakan, tujuan kedatangan pihaknya untuk mengetahui perkembangan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Ketua KPUD Siantar, Daniel Manompang Sibarani mengungkapkan, tahapan meliputi persiapan dan pelaksanaan dalam Pemilu dan Pilkada, pembentukan Badan Ad Hock, penyusunan daftar pemilih, serta pencalonan partai politik (parpol).
Sementara itu, Kaban Kesbang Pol Pemko Siantar, Soefie M Saragih mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai tahapan. Dan saat ini dilakukan koordinasi dengan KPUD Siantar.
“Menyangkut persiapan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, akan terus dilakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaannya,” kata Sofie.
Komisioner Bawaslu Siantar, Junita Lila Sinaga mengatakan, sudah berkoordinasi dengan KPUD dan Kesbanpol belum mengajukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Pemko Siantar. Ini sehubungan masih dilakukan koordinasi dengan Bawaslu Sumut.
“Personil Bawaslu meliputi 3 orang per Kecamatan dan 1 orang per Kelurahan. Beberapa program Bawaslu meliputi kegiatan pembekalan serta menjalin kerja sama dengan KPUD Siantar untuk dapat bersinergis demi kesuksesan sebagai penyelenggara,” terang Junita.
Sedangkan Komisioner KPUD Sumut, Ira Wartati menyampaikan, mengenai mekanisme penyusunan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu.
Perwakilan Kesbangpol Sumut, Gani Manurung membahas terkait pembiayaan Pemilu meliputi pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). (Rel)
