Tebingtinggi, Lintangnews.com | Kota Tebingtinggi kembali menerima penghargaan yang cukup prestisius (membanggakan) untuk kedua kalinya sejak tahun 2022.
Yakni penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kota Terbaik I Wilayah Sumatera dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Airlangga Hartarto, Selasa (3/10/2023) bertempat di Grand Sahid Jaya Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani didampingi Kepala BPKPD, Sri Imbang Jaya Putra menerima langsung penghargaan TP2DD tersebut.
Syamardani berharap, dengan diperolehnya penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja seluruh anggota TP2DD Tebingtinggi, terdiri dari Wali Kota, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPKPD selaku Sekretaris dan pimpinan OPD pengelola PAD serta Pimpinan Cabang PT Bank Sumut sebagai Anggota.
“Yang sangat penting dukungan seluruh ASN dan masyarakat, sehingga dapat mendukung ekosistem digital di Kota Tebingtinggi,” ujarnya.
Penghargaan diberikan oleh Satgas P2DD kepada 15 pemerintah daerah (pemda) penerima penghargaan TP2DD terbaik, pemda penerima penghargaan program unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dari 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan nusantara.
Sementara untuk BPD (Bank Pembangunan Daerah) terbaik diberikan kepada Bank DKI, yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.
Untuk produk unggulan terbaik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diraih Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Untuk TP2DD terbaik pertama tingkat Kota di wilayah Sumatera diraih Kota Tebing Tinggi, disusul Medan dan Payakumbuh.
Tujuan diberikan penghargaan TP2DD terbaik ini adalah untuk meningkatkan kinerja masing-masing TP2DD untuk mencapai digitalisasi transaksi Pemerintahan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.
Beberapa kriteria penilaian pada tahun 2023 ini adalah aspek proses berupa Rapat Koordinasi, Peningkatan Kapasitas Petugas dan Peningkatan Literasi Masyarakat, aspek output berupa capaian indeks ETPD 2022, Indeks SPBE terakhir, capaian roadmap dan Rencana aksi 2022 serta rekomendasi/kebijakan/regulasi dan yang terakhir aspek outcome penerimaan pajak dan retribusi daerah nontunai dan transaksi belanja daerah secara non tunai.
Sebelum pemberian penghargaan, masih diwaktu dan tempat yang sama, Pj. Wali Kota Tebing Tinggi bersama Kepala BPKPD mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”.
Rakornas ini kali kedua diselenggarakan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Rakornas menindaklanjuti amanat yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), serta pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan pada kesempatan itu, mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Sementara, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah yang masuk kategori digital mencapai 399 pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” paparnya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD.
Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 pemda atau setara 90,2 persen. (Purba)
