Ada 34,480 NIK Invalid di Kota Siantar harus Diperbaiki

Dinas Sosial P3A Pemko Siantar memonitoring progres perbaikan data NIK invalid di setiap Kelurahan.

Siantar, Lintangnews.com | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pemko Siantar melalui Kepala Bidang (Kabid) Sosial, Risbon Sinaga telah melakukan monitoring progress perbaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid di setiap Kelurahan.

Ini dilakukan bersama Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Rudi Hartono dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Armansyah Nasution Rabu (4/7/2021).

Risbon Sinaga saat monitoring mengharapkan kepada setiap Lurah dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar fokus serta mengejar penuntasan kegiatan perbaikan data NIK invalid.

Hal ini disebabkan batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sampai akhir bulan Juli 2021.

“Saya berharap untuk kegiatan perbaikan data NIK invalid ini segera dipercepat penuntasannya sampai tanggal 20 juli 2021. Karena butuh waktu 10 hari untuk kita melakukan pemeriksaan ulang perbaikan data, agar dapat koordinasi kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) jika ada NIK, data ganda dan lain-lain yang masih invalid,” sebut Risbon.

Menurutnya, ada data 34,480 NIK invalid di Siantar yang harus diperbaiki. Untuk itu, dirinya mengajak ke semua pihak khususnya yang terlibat agar benar-benar fokus, cermat dan tepat dalam menuntaskan perbaikan data tersebut.

“Sampai hari ini, progres kerja masih mencapai 29 persen. Kita berharap, bisa tuntas 100 persen,” tukasnya.

Rudi Hartono menambahkan, perbaikan data ini dilakukan dengan merujuk kepada surat Kemensos Nomor : 1115/1/DI.02/6/2021, tanggal 25 Juni 2021 tentang percepatan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dia berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, yang terlibat dalam perbaikan data seperti pihak Kelurahan, SDM PKH, TKSK dan Relawan di setiap Kelurahan lebih fokus untuk hal tersebut.

“Saya berharap, perbaikan NIK invalid tepat waktu diselesaikan dengan baik sesuai data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini supaya tidak terjadi lagi permasalahan mengakibatkan bantuan masing-masing KPM terkendala,” terang Rudi.

Armansyah Nasution mengungkapkan, kegiatan monitoring dilakukan supaya melihat sudah sampai mana progres dilakukan pihak-pihak terkait.

“Kita juga berharap kepada seluruh Camat untuk bersama-sama tetap memonitoring pihak Kelurahan dalam hal perbaikan data NIK invalid itu,” ujarnya.

Tambahnya, sesuai surat Sekretariat Daerah (Sekda) Nomor : 460/3291/VII/2021 tanggal 2 juli 2021 perihal Percepatan Perbaikan Data pada DTKS Kota Siantar, diharapkan kepada semua pihak terkait bekerja sama dalam hal penuntasan perbaikan data NIK invalid, sehingga kedepannya tidak ada lagi. (Elisbet)