Tobasa, Lintangnews.com | Kapolres Toba Samosir (Tobasa), AKBP Agus Waluyo melakukan antisipasi potensi konflik proyek Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Sigapiton.
Caranya dengan menempuh jalan mediasi dan mengajak warga untuk berdialog dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara masyarakat, pemerintah dan pihak BPODT, pada Jumat (13/9/2019).
Kapolres mengatakan, kehadiran Polres Tobasa di tengah-tengah masyarakat, sebagai pihak keamanan harus menjalankan tugas dan mengajak bersama-sama, jangan sampai ada pihak lain yang mempengaruhi dalam masalah ini. Juga sama-sama mengajak supaya masalah ini berjalan tertib dan kondusif.
“Serta akan menyampaikan langkah langkah dan upaya kepada bapak Kapoldasu, jangan sampai masalah ini ditunggangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” terang Kapolres.
Bupati Tobasa, Darwin Siagian menyampaikan, pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakat, tetapi masyarakat harus menaati hukum. Karena sebenarnya yang mendapat manfaat dari BPODT ini adalah masyarakat. Darwin juga menyerahkan kepada pihak Kepolisian supaya proyek pemerintah ini tetap berjalan.
Direncanakan, pada Minggu (15/9/2019), akan diadakan pertemuan kembali di Lumban Julu, dihadiri perwakilan dari masyarakat dan tidak boleh orang orang yang tidak berkepentingan hadir.
Kapolres menuturkan, sebelumnya pada pukul 09.30 WIB dilakukan mediasi oleh pihak BPODT dan Kepolisian dengan masyarakat. Kemudian pada pukul 11.50 WIB, ada 2 unit alat berat escavator masuk ke wilayah zona pelebaran jalan di 1,9 km x 18 meter untuk menumbangkan kayu dan tanaman di dalamnya.
Namun kemudian keturunan Raja Bius Paropat Sigapiton berjumlah sekitar 40 orang menghadang alat berat yang masuk ke dalam zona. Lalu, pada pukul 11.55 WIB, alat berat sudah mulai berkerja menumbangkan tanaman yang ada di dalam lokasi proyek.
Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, terjadi lagi sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dari Pemuda Pancasila (PP) datang ke lokasi proyek pelebaran jalan dan langsung dibubarkan pihak Kepolisian.
Alat berat sekira pukul 12.10 WIB kembali berkerja menumbangkan tanaman di dalam lokasi yang dihentikanmasyarakat Bius Paropat Sigapiton dengan melaksanakan nyanyian rohani. Sehingga pukul 12.15 WIB pengerjaan proyek diberhentikan sementara.
Lalu sekira pukul 12.25 WIB, proyek kembali dikerjakan. Namun setelah beberapa meter pengerjaan kembali dihadang masyarakat, pihak Kepolisian kembali melakukan mediasi. Namun masyarakat tetap tidak dapat dipindahkan dari lokasi proyek untuk sementara. Alat berat pun meninggalkan lokasi, pengerjaan dihentikan dan dilanjutkan rapat diskusi di kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa sekira pukul 15.00 WIB.
Adapun yang menghadiri rapat adalah Bupati, Darwin Sitorus, Kapolres, AKBP Agus Waluyo, Dirut BPODT, Arief Prasetyo, Wakapolres, Kompol Jhonson Butar-butar, Kabag Ops, Kompol Efendi Sinaga, Kapolsek Lumban Julu, AKP Komando, Kasat Sabhara, AKP Mukson, Kasat Intelkam, AKP Antony Rajagukguk, Kasat Binmas AKP Hery S, Danramil 12/Lumban Julu, Lettu Inf Satihusaini, Kades Pardamean Sibisa, Kertina Situmeang, Kades Sigapiton J Gultom dan staf BPODT Wahyu.
Menurut masyarakat, mereka ingin kepastian tentang hak-haknya. Masyarakat mau proyek ini berjalan dengan baik, tetapi mereka ingin memperoleh titik temu dan siap untuk berdiskusi.
“Diharapkan dari hasil diskusi nanti, ingin kejelasan mau jadi apa kami kedepannya,” cecar salah seorang warga.
Sementara tokoh agama menyampaikan, akan ikut membantu jemaat di desanya yang ingin mempertahankan hak haknya. (asri)
