Arnold Sihite Nilai Relokasi PKL di Humbahas Bukan Solusi

Arnold Sihite.

Humbahas, Lintangnews.com | Kebijakan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Maduma I ke Jalan Maduma II tanpa ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dinilai bukanlah solusi, apalagi di masa pandemi Covid-19 atau Virus Corona ini.

Sementara diketahui para PKL itu hanya berjualan 1 hari dalam  seminggu, tepatnya Jumat di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas yang selama ini dianggap membuat kemacetan arus lalu lintas (lalin).

Arnold Sihite, salah satu anak perantau Humbahas mengatakan, gagasan merelokasi PKL di Jalan Maduma I ke Jalan Maduma II karena mempertimbangkan arus lalin dan menghidupkan Terminal Dolok Sanggul , bukanlah jalan keluar yang tepat.

“Kalau hanya untuk melancarkan arus lalin sangat tepat, tetapi pergeseran dari jalan ke jalan lagi bukan lah solusi,” katanya kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (2/8/2020).

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KSPSI) ini menuturkan, relokasi akan berdampak buruk pada ekonomi pedagang, apalagi di masa pandemi Virus Corona.

“Untuk tidak adanya kemacetan tepat, tapi secara ekonomi atau pun pendapatan pedagang justru akan buruk,” tukasnya.

Menurut Arnold, seharusnya pemerintah mengkaji sebelum melakukan keputusan. “Pertama, penataan kios-kios yang selama ini di Pasar Dolok Sanggul yang tidak pernah dipakai, apakah sudah dilakukan,” ucapnya.

Kedua, pemerintah harusnya melakukan sosialisasi. “Pemerintah sudah kah melakukan komunikasi ke sesama pedagang, baik pedagang ikan, pedagang kain, pedagang sayur, pemilik rumah dan angkutan untuk relokasi itu,” papar Arnold.

Kemudian, kajian untung dan rugi pada pedagang. “Dari sisi ekonominya, jika keputusan sudah dilakukan, pemerintah berarti sudah siap membeli hasil dagang mereka jika mengalami kerugian. Karena kita pastikan relokasi ini dampaknya akan mengalami kerugian, sebab pembeli akan ogah ke lokasi yang jauh sementara yang dekat ada,” ujarnya.

Dia menuturkan, harus ada jaminan dari pemerintah dalam hal ini. “Kalau tidak laku, Pemkab Humbahas berani membeli, jangan pembiaran terus dan tidak ada jaminan,” tegasnya.

Arnold menilai, yang sebenarnya menjadi penyebab kemacetan Pasar Dolok Sanggul adalah kurangnya pemerintah menata kios-kios yang sudah ada dan bukan melakukan relokasi tanpa ada memikirkan dampak positif dan negatifnya.

“Lihat saja kios-kios yang ada tidak berfungsi dan kumuh, kalau ada peran pemerintah, pasti masalah pedagang dapat diatasi,” ujarnya.

Untuk itu, Arnold berharap, menyelesaikan PKL memerlukan tindakan logis, sehingga relokasi bukan untuk menghentikan mata pencarian pedagang, melainkan meningkatkan kesejahteraan.

“Jadi kita harapkan tunda dulu relokasi ini, apalagi di masa pandemi ini. Biar kan mereka (PKL) berjualan di tempat sebelumnya, sebelum ada lokasi yang layak. Apalagi hanya satu hari dalam seminggu, berarti 4 kali sebulan mereka hanya mencari hidup di pasar itu,” harapnya. (DS)