Astek Balimbingan Bantah Bekas Lori Berserakan Itu Sejenis Limbah

Asisten Tehnik (Astek) PTPN IV Unit Balimbingan, Zulkipli Harahap.

Simalungun, Lintangnews.com | Asisten Tehnik (Astek) PTPN IV Unit Balimbingan, Zulkipli Harahap bantah bekas lori yang berserakan di Afdeling 1 adalah limbah. Melainkan barang bekas yang akan dipergunakan kembali sebagai material bronjong penimbun longsor di areal tersebut.

Zulkipli juga menyatakan tidak sependapat keempat unit bekas lori yang didatangkan dari PTPN IV Dolok Sinumbah di Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun itu diterlantarkan. Walaupun faktanya, keempat bekas lori diterlantarkan di alam terbuka atau tidak dalam gudang.

“Itu bukan limbah, melainkan barang bekas mau dimanfaatkan kembali. Beda limbah sama barang bekas. Kalau limbah tidak berguna. Itu masih berguna mau kita pakai. Itu beda, bukan limbah B3 (Bahan Bekas Berbahaya),” bantah Zulkipli, kemarin.

Dikatakan, besi bekas lori yang sebelumnya digunakan sebagai tempat buah kelapa sawit saat akan dimasukkan ke dalam perebusan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah sejenis limbah. Melainkan barang bekas yang akan digunakan kembali.

“Menurut PTPN IV itu barang bekas, bukan limbah. Kalau menurut kami, gak sependapat bekas lori itu diterlantarkan. Kalau lingkungan hidup beda, bekas lori itu gak limbah. Karena bisa dimanfaatkan kembali, dan tidak harus disimpan dalam gudang limbah,” katanya.

Sementara menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

Definisi secara umum, limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Bentuk limbah dapat berupa gas dan debu, cair dan padat.

Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah B3. Semakin meningkat kegiatan manusia, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan.

Karena itu, perlu peraturan yang mengikat secara hukum terkait dengan limbah dan pengelolaannya. UU Nomor 32 Tahun 2009 sudah memuat aturan segala sesuatu yang terkait limbah tersebut. Aturan itu menyangkut apa yang diperbolehkan, dilarang dan sanksi hukumnya.

UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya yaitu, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, sudah ada UU yang lebih khusus lagi yaitu, UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebelumnya, sejumlah warga saat melintas lokasi keempat buah bekas lori mengatakan, itu sudah sangat lama dibantarkan. Yang diketahui warga, limbah bekas lori itu adalah material menimbun longsor. (zai)