Besok, DPRD Siantar Agendakan Rapat Banmus Hak Angket 

Wakil Ketua DPRD Siantar, Ronald Tampubolon.

Siantar, Lintangnews.com | Usai mendapat tanda tangan dari 25 anggota DPRD Siantar lewat pengajuan hak angket untuk Walik Kota, Hefriansyah, dijadwalkan, pihak legislatif akan melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus) besok, Selasa (21/1/2020).

“Besok kita akan lakukan Banmus, apakah disetujui atau tidak. Memang dari jumlah yang mengajukan hak angket, saya kira tidak ada halangan, karena telah ada 25 orang anggota yang menandatangani untuk hak angket,” sebut Wakil Ketua DPRD Siantar, Ronald Tampubolon saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (20/1/2020).

Usai Banmus, terang politisi Hanura ini, direncanakan pada Rabu (22/1/2020) akan dilakukan rapat paripurna mengenai surat masuk yang diserahkan kepada Ketua DPRD, Timbul Lingga.

“Lalu setelah itu, Ketua DPRD mempertanyakan kepada forum kembali untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Ronald, untuk komposisi di Pansus nantinya akan diisi dari perwakilan seluruh Fraksi.

“Untuk Pansus akan diusulkan masing-masing Fraksi. Kita rencanakan diisi 9 orang. Dua orang dari Fraksi PDI-Perjuangan, 2 orang  Fraksi Golkar, 1 orang Fraksi Hanura, 1 orang Fraksi NasDem, 1 orang Fraksi Demokrat, 1 orang Fraksi Gerindra dan 1 orang PAN. Masalah siapa orang-orangnya, itu akan kembali ke Fraksi masing-masing,” terang Ronald.

Undangan rapat Banmus Hak Angket DPRD Siantar.

Dalam kesempatan ini, Ronald menceritakan sedikit tentang poin-poin yang disampaikan dalam hak angket yakni, banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Siantar dan gagalnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan (P) APBD tahun 2018. Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut sebesar Rp 46 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Hal ini terjadi karena adanya pergeseran yang seharusnya gaji, namun dibuat ke proyek,” tutupnya.

Terpisah, Astronout Nainggolan anggota DPRD Siantar dari Fraksi PDI-Perjuangan mengaku, belum ikut menandatangani pengajuan hak angket. “Belum, karena saya masih di luar kota. Tapi saya setuju dan akan tanda tangan,” tandasnya.

Ditemui sebelumnya, Budi Utari Siregar selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Siantar non aktif menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Siantar persoalan pencopotannya yang dinilai menyalahi aturan menjadi salah satu poin yang dibawa dalam hak angket.

“DPRD dengan fungsi pengawasannya mudah-mudahan hak angket yang di nisiasi oleh lembaga tersebut tetap berjalan sesuai aturan yang ada,” ucapnya.

Tambah Budi Utari, seluruh prosedur di DPRD Siantar harus tetap diikuti. Ia mengaku, siap jika dipanggil DPRD untuk dimintai keterangannya. “Seandainya Pansus nanti meminta hadir, kita siap untuk itu,” pungkasnya. (Elisbet)