BMI Simalungun: Penundaan Pilpanag 2022 Sarat Kepentingan Politik Radiapoh Sinaga

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Simalungun, Apel Manalu.

Simalungun, Lintangnews.com | Surat Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penundaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) tahun 2022 menuai protes dari berbagai elemen.

Kali ini protes datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Simalungun, Apel Manalu, Kamis (25/11/2021).

Apel menyatakan, menolak keras kebijakan Bupati Simalungun terkait penundaan Pilpanag yang diduga tidak pro rakyat. Kebijakan itu juga sarat kepentingan politik Radiapoh untuk menduduki kekuasaan selama 2 periode di Simalungun.

“Penundaan Pilpanag itu bagian dari intrik adanya kepentingan politik terselubung. Kalau dilakukan penundaan Pilpanag hingga tahun 2023 ada sekitar 323 orang Pangulu, Radiapoh akan berupaya semaksimal mungkin mendudukkan orang-orangnya. Tujuannya, dalam upaya mengamankan posisi Radiapoh menjadi Bupati 2 periode,” ujar Apel.

Sebagaimana diketahui, lanjut Apel, pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu serentak mulai dari tingkat legislatif, kepala daerah dan Presiden. Kemudian, tahapan Pemilu sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Artinya para calon akan mulai melakukan lobi-lobi politik dan pencitraan di tengah-tengah masyarakat.

“Penundaan ini bagian dari intrik dan kepentingan politik kedepannya. Dengan dilakukan penundaan pemilihan kepada 323 orang Pangulu, itu artinya Radiapoh berpeluang mengambil peranan melakukan intervensi demi kepentingan politiknya kedepan. 323 Pangulu itu sekitar 80 persen dari wilayah Simalungun,” bebernya.

Kata Apel, jika pun alasan penundaan Pilpanag karena tidak cukup anggaran hal itu dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, pengalokasian anggaran Pilpanag sudah ada kajian yang matang, sehingga ditampung di APBD sebesar Rp 16,5 miliar.

“Atau memang ada kesengajaan dalam penyusunan anggaran, sengaja dibuat tidak cukup agar dilakukan penundaan? Kemudian, anggaran Pilpanag yang sudah sempat ditampung di APBD dialihkan untuk kepentingan yang lain. Kalau kondisi itu terjadi, sama saja eksekutif mempermainkan DPRD Simalungun sebagai badan legislasi. DPRD Simalungun harus lawan kebijakan seperti ini, terutama anggota Fraksi PDI-Perjuangan,” tegasnya.

Lanjut Apel, jika pun alasan Radiapoh penundaan Pilpanag karena kondisi Covid-19, tetap juga tidak masuk akal. Sebagaimana diketahui pemilihan Radiapoh sebagai Bupati Simalungun juga pada masa Covid-19.

“Kalau soal anggaran tidak cukup, Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalihkan anggaran untuk Pilpanag di Simalungun. Sebagaimana dilakukan Bupati sebelumnya, JR Saragih, meskipun masa pandemi Covid-19 tetap saja Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga terpilih lah Radiapoh sebagai Bupati,” ungkapnya.

Lanjut Apel, jika pun dilakukan penundaan Pilpanag di 323 Nagori, maka sama saja Radiapoh merusak tatanan perekomonian dan pembangunan Nagori. Sebab sesuai peraturan, Pelaksana Tugas (Plt) memiliki batas kewenangan dalam penggunaan dana desa.

“Jika Pilpanag ditunda, konsekuensinya akan langsung dirasakan masyarakat. Karena pembangunan di Nagori tertunda, maka dipastikan perekonomian masyarakat semakin terpuruk,” tukasnya mengakhiri. (Rel)