Asahan, Lintangnews.com | Melalui video conference, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumut gelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumut Tahun 2021 dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu, Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Sekretaris Daerah (Sekda) , Sabrina membuka langsung pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan, Kamis (23/04/2020).
Musrenbang itu juga turut disaksikan Irjen Kemendagri, Tumpak Simanjuntak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Sumut, termasuk Kabupaten Asahan, yang diikuti Bupati, Surya.
Dalam sambutannya, Gubsu menegaskan, penanganan Covid-19 atau Virus Corona di Sumut sudah ditetapkan berada dalam status tanggap darurat hingga 20 Mei 2020.
“Berbagai upaya penanganan akan terus kita tingkatkan, baik fasilitas kesehatan, ketersediaan perlengkapan medis, penyiapan jaringan pengamanan sosial maupun edukasi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi dampak covid-19 yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Edy.
Gubsu juga menyampaikan untuk menyikapi kondisi itu, Pemprovsu akan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran, serta keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
Pemanfaatannya digunakan untuk belanja kesehatan, social safetynet atau jaringan pengamanan sosial, price stabilization, stimulus ekonomi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, melalui penyelenggaraan pasar murah yang aman dan terjaga, disiplin social distancing dan subsidi angkutan untuk distribusi bagi petani dan nelayan.
Gubsu juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat tidak diserahkan di jalanan.
“Saya minta agar kepala daerah langsung mengantarkannya ke rumah-rumah, sehingga bantuan yang kita berikan tepat sasaran dan masyarakat tak berkumpul di jalanan yang dapat menjadi salah satu cara penyebaran Virus Corona,” tukas Gubsu.
Edy juga meminta seluruh kepala daerah agar memberikan data yang lengkap pada Pemprovsu tentang masyarakat yang tidak mendapat bantuan terutama bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan APBN. Ini agar Pemprovsu dapat memberikan bantuan pada masyarakat yang belum menerima bantuan, namun terkena dampak Virus Corona.
Gubsu juga mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. (Heru)
