Bupati Asahan Sampaikan Nota Jawaban LKPj Tahun 2020 

Bupati Asahan, Surya menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi.

Asahan, Lintangnews.com | DPRD Kabupaten Asahan kembali gelar rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua, Benteng Panjaitanm dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2020, Jumat (18/6/2021).

Bupati Surya dalam pidato menyampaikan apresiasi kepada masing-masing Fraksi atas beberapa tanggapan, masukan, saran dan pendapatnya. Menurutnya, hal ini membuktikan besarnya kepedulian anggota dewan terhadap kemajuan Kabupaten Asahan.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 juga memberikan bukti bagaimana kita telah bersama-sama saling membantu dan mengingatkan agar terus memperbaiki, serta menyempurnakan segala kekurangan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik,” sebutnya.

Surya menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum yang telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP dan Fraksi Nurani Keadilan.

Ini telah dirangkum dalam 3 hal pokok yakni yang berkaitan dengan permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan belanja daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Nantinya ini akan ditetapkan untuk dapat dipergunakan dalam Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2021 dan beberapa masukan berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19.

“Sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan PAD, Pemkab Asahan telah bekerja sama dengan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar dan tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” sebut Surya.

Menurut Bupati, ini dapat memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah, serta kedepan juga akan mempertimbangkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk mendukung tata kelola dan mengintegrasikan pendapatan maupun pengeluaran daerah.

“Kita berharap kondisi keuangan yang dialami di tahun 2020, bisa menjadi antisipasi sekaligus pemicu dalam pelaksanaan kegiatan di 2021. Pandemi yang masih melanda menjadikan kita lebih terampil dalam mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ucap Bupati.

Selanjutnya Surya menjelaskan tentang Silpa adalah selisih surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

“Silpa tahun 2020 yang tercantum dalam LKPD bukan hanya merupakan sisa yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tetapi juga memperhitungkan sisa kas di Bendahara. Termasuk di dalamnya sisa kas dana yang diterima langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini termasuk dana yang dikelola langsung RSUD HAMS dalam pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” sebut Surya. (Heru)