Bupati Humbahas Diminta Copot Kabid APD Dinas PMDP2A

Kabid APD DPMDP2A Humbahas Jerry Silitonga tengah angkat kaki memberikan keterangan kepada wartawan.

Humbahas, Lintangnews.com | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum untuk Transparansi Anggaran (Futra) Oktavianus Rumahorbo meminta Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor mencopot jabatan Jerry Silitonga dari Kepala Bidang (Kabid) Adminitrasi Pemerintahaan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDP2A).

Permintaan Oktavianus ini terkait ketidakketerbukaan Jerry soal penyaluran anggaranbPemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 lalu dengan menghabiskan APBD sebesar Rp 4,5 miliar, salah satunya surat suara.

Hal itu diminta Oktavianus, saat dimintai tanggapannya sekaitan itu oleh wartawan, Minggu (30/1/2022) via telepon seluler.

Oktavianus mengatakan, alasan tidak ingat yang disampaikan oleh Jerry kepada wartawan soal anggaran surat suara Pilkades serentak tahun 2021 lalu di Kabupaten Humbahas. Ia menilai, itu merupakan bentuk kegagalan Jerry sebagai pejabat yang sudah dipercayai Bupati Humbahas dalam menjalankan program pemerintah dalam hal soal keterbukaan.

Dimana seharusnya, Jerry yang dipercayakan menduduki jabatan harus paham dan mengerti tanggung jawabnya.

“Jadi, kita sayangkan seorang PNS yang sudah dipercayai oleh kepala daerah, tidak paham dengan tanggung jawabnya,” sebut Oktavianus.

Namun menurutnya, melihat soal itu ia menduga pasti ada disembunyikan. Padahal, Pemkab Humbahas sudah berkali-kali berhasil mencetak opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oktavianus meminta agar Bupati Humbahas untuk segera mengevaluasi Jerry Silitonga dari Kabid APD, karena tidak paham dan tak mengerti akan tanggung jawabnya. Ini agar tidak menimbulkan tanda tanya dari masyarakat.

Pasalnya, masih banyak birokrat lainnya di Pemkab Humbahas yang lebih tepat untuk menjabat posisi itu. Menurutnya, jika sudah bosan sebagai Kabid, lebih baik mundur saja, dari pada hanya datang, duduk, pulang tanpa paham dan mengerti akan tanggung jawabnya.

“Bupati Humbahas sudah dapat menilai apakah Jerry yang dipercayai itu masih layak atau tidak menduduki jabatannya. Sebab, kalau kita nilai memang Jerry tidak mampu menjalankan tugasnya. Padahal, justru sudah tugasnya untuk menjawab bukan kesannya tidak hapal karena bukan dia Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK),” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, pasca Pilkades serentak 85 Desa di 10 Kecamatan pada 22 November 2021 lalu. Pemkab Humbahas menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar. (DS)