Di Bawah Kepemimpinan Hefriansyah, Pengawasan Pilkada Siantar Tahun 2020 Terancam

Plank kantor Bawaslu Kota Pematangsiantar. (elisbet/LN)

Siantar, Lintangnews.com | Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siantar 2020 belum mau ditandatangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Siantar.

Hal ini disebabkan belum adanya titik temu anggaran Pilkada. Ketua Bawaslu Siantar Syafii Siregar menuturkan Pemko Siantar hanya menawarkan sebesar Rp 4,477 miliar dari Rp 8 miliar yang diajukan sebelumnya.

“Awalnya kan kita ajukan sebesar Rp 13,6 miliar, kemudian Rp 10,6 miliar. Lalu turun menjadi Rp 8,6 miliar. Masa separuh lebih turun. Jelas tidak mencukupi, kecil kali lah itu,” sebutnya, pada Rabu (2/10/2019).

Terkait rendahnya anggaran Bawaslu Siantar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera utara.

“Tahapan kan sudah mulai jalan ini, kita takut terganggu,” ujarnya dari seberang telepon.

Selanjutnya, kata Syafii, usai berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Pihaknya belum tentu menandatangani NPHD.

“Belum tentu kita tandatangani, entah nggak ikutnya. Kita pun nggak mau ambil resiko dari situ,” katanya.

Diceritakannya, anggaran Pilkada Siantar tahun 2015 memang sebesar Rp 3,6 miliar. Hanya saja, pada saat itu honor panitia ad-hoc masih rendah berbeda dengan saat ini.

“Kan lebih tinggi untuk saat ini, kira-kira selisihnya sebesar 70 persen,” ungkapnya.

Dengan minimnya anggaran Pilkada untuk Bawaslu Siantar, ia kuatir tahapan pilkada tidak berjalan dengan maksimal.

“Kalau segitu saja anggarannya, itu hanya untuk beberapa bulan. Kita memang bukan menolak, kita menerima tapi belum bisa memadai. Padahal sudah kita kalkulasi biaya selama setahun, namun jika hanya 4 milyar, itu hanya untuk beberapa bulan. Kecuali ada solusi lain dari Pemko Siantar, hal ini sudah kita sampaikan juga sama mereka, namun sejauh ini belum ada juga,” kesalnya.

Diakuinya, pihaknya selalu berkordinasi dengan Pemko Siantar terkait anggaran Pilkada, hanya saja menjadi terganggu karena pergantian Sekda Siantar.

“Pembahasan sebelumnya, ada pada Budi Utari. Waktu itu, Budi Utari sudah bisa menghitung angka anggaran kami dan sampaikan mempertimbangkan kenaikan anggaran untuk Bawaslu Siantar. Dari angka Rp 4 miliar, ia berjanji menaikkan lagi. Hanya saja ini kan diganti, nggak ngertilah bagaimana Pemko ini,” tandasnya sembari sampaikan anggaran di Pemilu Legislatif yang lalu pihaknya menerima Rp 7 miliar lebih.

Terpisah, Ketua KPUD Siantar, Daniel Dolok Sibarani menuturkan pihaknya telah menandatangani NPHD kemarin, Selasa (1/10/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

“Anggaran kita sudah ditetapkan sebesar Rp 21 miliar, di tahun ini Rp 1 miliar, lalu nanti di 2020 sisanya Rp 20 miliar,” tuturnya sembari sampaikan KPUD Siantar akan lakukan sosialisasi tentang tahapan dan sosialisasi calon perseorangan. (Elisbet)