Dinas PMPTSP Asahan akan Cek Izin Kilang Peracikan Kayu Diduga Langgar RTRW

Kantor Dinas PMPTSP Pemkab Asahan.

Asahan, Lintangnews.com | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Asahan akan mengecek izin usaha dari kilang kayu Famili Jaya, HMS, UD Erika dan UD Rimba di Kecamatan Kisaran Timur, serta bukan kawasan industri yang diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 pada pasal 33 ayat 2 disebutkan, Pemkab Asahan sudah menyediakan kawasan industri, di antaranya Kawasan Industri Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai seluas 212 hektar, Kecamatan Simpang Empat seluas 283,12 hektar, Kecamatan Air Joman seluas 100 hektar dan Kecamatan Air Batu.

Lalu untuk Kecamatan Kisaran Timur di dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 di pasal 35 diperuntukan untuk kawasan pemukiman dan perkantoran.

Menyangkut hal itu, Dinas PMPTSP akan mengecek izin usaha kilang peracikan kayu yang berdiri di Kecamatan Kisaran Timur.

“Kita akan cek izin usahanya, apakah masih berlaku atau sudah habis,” ungkap Sekretaris Dinas PMPTSP, Jon Junaidi yang juga Pejabat Pengelolan Informasi Dinas (PPID) kepada lintangnews.com, Selasa (15/10/2019) di ruang kerjanya.

Sementara itu terkait pelanggaran Perda RTRW, Dinas PMPTSP Asahan tidak mengeluarkan izin, apabila tidak ada rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang (PUPR). “Berdasarkan rekomendasi, maka kita bisa terbitkan  izin,” ujar Jon.

Namun jika persyaratan yang diajukan pengusaha kepada Dinas PMPTSP sudah lengkap, maka izin usaha tersebut wajib diterbitkan.

“Sepengetahuan kita, izin usaha kilang percakikan kayu itu sudah ada. Namun akan kita cek kembali kenapa bisa terbit di bukan kawasan industri,” sebut Jon.

Menurutnya, terbitnya izin usah itu kemungkinan sebelum Perda RTRW dibuat, sehingga kewenangan pihaknya sudah tidak ada lagi dalam melakukan tindakan. “Kalau soal penegakan Perda, itu tugasnya Satpol PP,” ujarnya.

Sebelumnya Dinas PUPR melalui Sekretaris, Fahmi Almadani didampingi Anton Sutresno mengatakan, dari tahun 2017 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait RTRW.

“Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk usaha kilang peracikan kayu yang berdiri melanggar Perda,” ujar Fahmi. (Heru)