Direktur PDPHJ Ini Minta Bonatua Naipos-pos Ubah Paradigma Berfikir

Imran Simanjuntak.

Siantar, Lintangnews.com | Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ), Imran Simanjuntak meminta Bonatua Naipos-pos sebagai Ketua Majelis Muslimin Indonesia (MMI) Kota Siantar.

“Pola berfikir Bonatua itu keliru dan menyesatkan menyebut saya sebagai dalang kisruh Balairung Rajawali, Pasar Dwikora, Kecamatan Siantar Utara. Justru sebaliknya sejak kita menemukan indikasi kejahatan di Balairung Rajawali, sehingga membuat Mindo Nainggolan (saat itu Kepala Pasar Dwikora) mulai meradang,” kata Imran, Senin (4/3/2019).

Menurut Imran, secara histori saat itu pihaknya sebagai Badan Pengawas yang menjalankan tugas Direksi sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Daerah (BUMD), justru masuk berada di tengah perjalanan pembangunan Balairung Rajawali. Saat itu mereka menemukan beberapa kejanggalan dalam rencana operasionalisasi Balairung Rajawali yang berada dalam penanganan kinerja Kapas Dwikora.

“Antara lain pasar masih dalam proses pengerjaan tetapi transaksi dan rekrutmen pedagang sudah dilakukan tanpa ada dasar dan atau kebijakan Direksi. Sehingga segala bentuk transaksi pembiayaa tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” ucap Imran.

Lanjutnya, kriteria pedagang yang berhak berada di 14 kios dan 186 meja batu juga belum memiliki standard yang seharusnya dibuat dengan Peraturan Direksi atau landasan yang dijadikan acuan.

“Ini tidak kami temukan dari Direksi sebelumnya. Kami juga tidak menemukan Standard Operational Prosedural (SOP) mengatur regulasi operasionalisasi tata kelola pedagang melalui sistem penzoningan jenis dagangan sesuai dengan peruntukannya sebagai pasar kering. Serta aturan yang mengikat pedagang berupa ketentuan dan sanksi,” sebutnya.

Imran menambahkan, hasil daripembangunan Balairung Rajawali adalah hal yang harus terintegrasi dengan kebersihan Pasar Dwikora, juga menghindari macetnya arus lalu lintas khususnya Jalan Patuan Nagari. Menurutnya, Balairung Rajawali yang diharapkan sebagai tempat relokasi pedagang berasal dari Jalan Patuan Nagari.

“Jika belum ada sistem aturan dan regulasi yang dikeluarkan Direksi dalam tata kelola Balairung Rajawali, maka segala kebijakan Mindo adalah like or dislike, antara suka dan tidak suka,” sebut Imran.

Dirinya juga membeberkan pengakuan Mindo sudah menerima uang sebesar Rp 1 juta per kios. Hal ini yang membuat pihaknya heran jika Mindo berani bertindak tanpa didasari peraturan sudah melakukan transaksi.

“Berdasarkan temuan itu, kami Badan Pengawas yang menjalankan tugas Direksi meminta kepada Mindo untuk menitipkan dana yang telah diterimanya dari pedagang memasukkan ke kas PD PHJ sebagai titipan. Juga menugaskan Kasubag Kas dan Pajak untuk menerimanya secara resmi. Karena kami merasa penerimaan itu belum memiliki dasar hukum yang jelas, maka sifatnya hanya titipan,” tukas Imran.

Dia menuturkan, ini dilakukan untuk melindungi dan menyelamatkan pedagang yang telah memberikan dananya kepada Mindo agar tidak sia-sia. Pihaknya juga meminta datanya untuk selanjutnya akan diverifikasi dan disesuaikan dengan SOP yang akan dibuat dalam rapat direksi. Artinya dana di kas PDPHJ sifatnya titipan, sementara data nama pedagang yang diberikan masih dalam proses verifikasi sesuai ketentuan.

“Di luar itu adanya pungutan-pungutan dengan nilai nominal lebih yang dilakukan Mindo kepada pedagang dengan janji-janji muluk yang angkanya fantastis merupakan tanggungjawab bersangkutan harus dipertanggungjawabkanya secara pribadi,” tegas Imran.

Menurutnya, dari penjelasan di atas, mereka masuk di tengah jalan dan menemukan kejahatan Mindo, sehingga bertindak untuk menyelamatkan pedagang dan PDPHJ.

“Apakah pantas disebut sebagai dalang kisruh Balarung Rajawali. Bonatua keliru pemikirannya terbalik dan tanpa rasionalisasi yang jelas. Saya meminta kepada Bonatua untuk minta maaf dalam 2 x 24 jam di 3 media. Apabila tidak dilakukan, maka saya akan membawa hal ini kerana hukum karena telah melakukan pencemaran nama baik pribadi dan citra Direksi PDPHJ,” ucap Imran. (rel)