Ditampung APBD, DPRD Simalungun Desak Bupati Bayarkan TAPN Pangulu

26
Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik.

Simalungun, Lintangnews.com | Anggaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori mulai bulan Juli sampai September 2019 untuk 386 Nagori di 32 Kecamatan sebesar Rp 21.207.600.000 ternyata ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

“Ada anggarannya ditampung dalam APBD,” jelas salah seorang anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (12/10/2019).

Untuk itu, Bernhard meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Simalungun merealisasikan penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori itu.

“Tunjangan itu merupakan Alokasi Dana Nagori (ADN). Kita minta dan berharap supaya BPKAD untuk segera merealisasikan ke Pemerintah Nagori,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Maujana dan Pemerintah Nagori (PMPN) Pemkab Simalungun, Sarimuda Purba melalui sambungan seluler, Jumat (11/10/2019) menyampaikan, hal itu rutin dan nota dinas.

“Semua kalau mengenai dinas, pakai nota dinas dan pengantar itu. Setiap menaikan selalu pakai nota dinas. Bukan disurati,” papar Sarimuda.

Diberitakan sebelumnya, Dinas PMPN Simalungun menerbitkan nota dinas tanpa dilengkapi tanggal dan hanya bulan Oktober 2019 Nomor : 142/12.2/019 perihal pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori mulai bulan Juli sampai September 2019 untuk 386 Nagori di 32 Kecamatan sebesar Rp 21.207.600.000.

Dalam surat yang ditanda tangani Sarimuda, poin 1 berisikan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Siltap dan Tunjangan Pemerintah Nagori serta Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun, pada pasal 4 menyatakan ‘penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori serta tunjangan maujana nagori dan tunjangan Pangulu yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan setelah melaksanakan tugas dan dibayarkan setiap bulannya.

Poin 2, selanjutnya pasal 6 menyatakan ‘penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori (APBNag) tahun anggaran berjalan’.

Poin 3, berkenaan dengan hal tersebut, dimemohonkan kepada Bupati cq BPKAD kiranya dapat membayarkan penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta Tunjangan Maujana mulai bulan Juli sampai September 2019 untuk 386 Nagori. (Zai)