Komisi I DPRD Siantar Desak Kadis Kesehatan Selesaikan Sejumlah Permasalahan Pegawai

RDP Komisi I DPRD Siantar dengan Dinas Kesehatan dan sejumlah Kepala Puskesmas.

Siantar, Lintangnews.com | Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Siantar dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) terungkap sejumlah persoalan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Andika Prayogi Sinaga selaku Ketua Komisi I mencuat sejumlah permasalahan pegawai.

Anehnya, Kadis Kesehatan, Ronald Saragih malah terkesan keberatan dan minta supaya masalah internal di instansi yang dipimpinnya agar tidak dibahas.

Sebelumnya, saat RDP dibuka Andika Prayogi sempat menerangkan, masalah yang akan dibahas ada 3 Puskesmas yakni, Puskesmas Martoba, Parsoburan dan Singosari.

Hal ini menjadi pembahasan karena ada surat masuk ke DPRD Siantar. Untuk itu, ketiga Kepala Puskesmas (Kapus) yang hadir diminta menerangkan akar masalahnya.

Permasalahan di Puskesmas Singosari seperti yang disampaikan Fitri Saragih sebagai Kapus, ternyata soal pegawai atas nama Ruri Febrina yang akan pindah tugas ke Palembang. Surat keterangan pindah tidak dikeluarkan, karena yang bersangkutan disebut mempunyai masalah soal disiplin. Sehingga diberi surat peringatan sebanyak 3 kali dalam kasus berbeda di tahun 2020 dan awal 2021.

Anehnya, surat peringatan tersebut malah diberikan sekaligus kepada Ruri Febrina bulan Februari 2021 dan ditandatangani Kadis Kesehatan  Ronald Saragih. Padahal, pihak Inspektorat tidak pernah menerima surat peringatan dimaksud.

Tidak berapa lama RDP berlangsung, karena berbagai keanehan semakin mencuat, Ronald Saragih protes agar permasalahan tersebut tidak dibahas. Apalagi itu menyangkut internal dan melakukan konfrontir antara pegawai secara terbuka.

“Mohon maaf, masalah internal itu jangan dibahas karena yang memprosesnya adalah internal dan Inspektorat yang bisa memberi sanksi. Sedangkan Kapus dan Kadis berhak menegur. Untuk itu, serahkan saja kasus ini pada Inspektorat. Kalau dikonfrontir pasti ada pembenaran sendiri,” ucap Ronald.

Menanggapi pernyataan itu, Andika Prayogi dengan tegas mengatakan, permasalahan Dinkes dibahas, karena ada surat masuk ke DPRD Siantar.

“Tak ada niat kita mengkonfrontir. Tetapi, kita membahasnya agar mengetahui akar masalah sebenarnya dan DPRD sebagai mitra berhak membahasnya. Kalau tidak boleh membahas masalah Dinjes, fungsi DPRD apa?,” tanya Andika Prayogi.

Lebih lanjut dikatakannya, permasalahan tersebut mencuat karena tidak bisa diselesaikan secara internal. Ronald Saragih sebagai pimpinan seharusnya bijak menyelesaikan masalah, sehingga tidak muncul surat kepada DPRD Siantar.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I lainnya, Ilham Sinaga. Permasalahan itu dibahas karena ada surat masuk ke DPRD Siantar.

“Kalau tidak ada surat, tentu tidak akan dibahas. Untuk itu, saya meminta Komisi I jangan dibatasi membahas masalah yang ada di lingkungan Pemko Siantar,” tukasnya.

Pada RDP itu ternyata terungkap berbagai masalah lain yang juga dinilai karena Kadis Kesehatan tidak bisa menyelesaikan.

Seperti adanya rumah dinas di Puskesmas yang ditempati seorang dokter, tetapi bersangkutan sudah 15 tahun berugas di Puskesmas lain.

Kemudian, mencuat juga tentang tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Parsoburan yang berkaraoke ria di lingkungan Puskesmas menjadi bahan pemberitaan dan sudah viral.

Selanjutnya, tentang hasil swab test Covid-19 dari Dinkes malah berbeda dengan hasil swab 2 Rumah Sakit (RS) swasta di Medan. Masalah lain, tentang surat edaran bahwa biaya perobatan di RSUD Djasamen Saragih akan dinaikkan.

Terkait sejumlah persoalan itu, Komisi I mendesak agar Kadis Kesehatan menyelesaikannya.

“Kalau permasalahan Dinkes tidak ingin dibahas DPRD Siantar, Kadis harus menyelesaikannya dengan cepat dan kita tanya kapan berbagai masalah itu bisa diselesaikan?,” tanya Boy Iskandar Warongan.

Dan akhirnya Ronald berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut selama 1 minggu kedepan. (Elisbet)