DPRD Siantar Diminta Tidak Permainkan Konstitusi dan Hak Rakyat Inginkan Pergantian Wali Kota

Kristian Silitonga selaku Direktur Eksekutif SOPO. (Ist)

Siantar, Lintangnews.com | Direktur Eksekutif Studi Otonomi Pembangunan Demokrasi (SOPO) Kristian Silitonga, meminta DPRD Kota Siantar tidak menghempang pelantikan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Dalam hal ini, Kristian mempertanyakan sikap DPRD Siantar di bulan Februari 2020 pada rapat paripurna pernah merekomendasikan pemberhentian Wali Kota, Hefriansyah karena dinilai menyalahgunakan wewenang.

Namun justru saat ini secara konstitusi dapat memberhentikannya melalui rapat paripurna, justru belum melakukannya.

“Jelas masyarakat curiga dan menduga DPRD Siantar sudah menyelewengkan hak rakyat, yang menuntut pergantian kepala daerah melalui Pilkada 2020, dengan tidak menggelar rapat paripurna pemberhentian Wali Kota. Padahal tahun 2020, justru legislatif yang mengusulkan pemberhentian Wali Kota, Hefriansyah, namun kandas karena ditolak Mahkamah Agung (MA),” tutur Kristian, Senin (28/6/2021).

Dia mengingatkan DPRD Siantar tidak mempermainkan konstitusi dan hak rakyat yang menginginkan pergantian Wali Kota melalui Pilkada 2020.

Pasalnya meskipun tidak diberhentikan oleh pihak legislatif melalui rapat paripurna sebagai mekanisme supaya Wakil Wali Kota terpilih dapat dilantik. Ini sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 jika kepala daerah dapat diberhentikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 79, DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah, dalam hal ini Mendagri dapat memberhentikan atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” jelas Kristian.

Dia menambahkan, pada pasal 79, juga ditegaskan jika Gubernur tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah, maka Mendagri dapat memberhentikan.

“Jadi DPRD Siantar sekali lagi jangan menyelewengkan hak rakyat pada Pilkada 2020. Ini karena UU juga mengatur Wali Kota dapat diberhentikan meskipun tidak diusulkan dewan atau legislatif,” ujar Kristian.

Dirinya berharap, DPRD dan Wali Kota saat ini harus sama-sama mengesampingkan ego politik atau kepentingan pribadi untuk kepentingan lebih besar, yaitu masyarakat Siantar dan kondusifitas daerah demi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Informasi yang diperoleh, hingga saat ini DPRD Siantar sejauh ini belum mengagendakan rapat paripurna pemberhentian Wali Kota dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait surat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) ditandatangani Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) tertanggal 11 Juni 2021 terkait usul pemberhentian Wali Kota dan pelantikan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2020.

Diketahui Anggota DPRD Siantar saat ini justru melakukan kunjungan kerja ke Aceh, sehingga terkesan mengabaikan surat Gubsu. Sementara bisa saja konsultasi dilakukan via telepon seluler dan surat jika anggota dewan sibuk kunjungan kerja ke luar daerah atau tugas lain.

“Sampai saat ini belum diagendakan rapat paripurna pemberhentian Wali Kota termasuk konsultasi ke Kemendagri, anggota DPRD masih kunjungan kerja ke Aceh,” tutur Eka Hendra, selaku Sekretaris DPRD Siantar. (Elisibet)