DPRD Siantar Nilai Anggaran Sekretariat Daerah Rp 16 Miliar Tak Masuk di Akal

Rapat Kerja Anggaran Komisi I DPRD Siantar dengan Sekretariat Daerah Pemko Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Sejumlah anggota Komisi I DPRD Siantar menyoroti tentang biaya di Sekretariat Daerah yang terkesan tak masuk di akal.

Bahkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Siantar, Boy Waringin menyebutkan, anggaran di Sekretariat Daerah terkesan berandai-andai.

Ia menilai anggaran di instansi ini yang diajukan dalam Rapat Kerja Anggaran (RKA) Rancangan APBD 2020 tak masuk diakal, dan ada beberapa komponen anggaran yang rawan untuk diselewengkan, karena program dan penganggaran tak jelas.

“Makanya kita pertanyakan hal ini, mereka tidak bisa menjawab, termasuk Kabag Humas. RKA ini dibuat pasti akal-akalan saja, masa mereka tidak bisa jawab alasan programnya dibuat. Kita akan usulkan anggaran ini dipangkas di Badan Anggaran (Banggar) nantinya,” ketus Boy.

Tongam Pangaribuan Anggota Komisi I DPRD Siantar lainnya menyoroti perjalanan dinas kepala daerah yang menelan anggaran Rp 2,1 miliar lebih, dalam belanja Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Politisi NasDem ini pun menilai angka itu menjadi pemborosan anggaran belanja daerah. Ia sempat marah dengan anggaran yang terlalu tinggi hanya untuk sebuah perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Tongam pun mengingatkan, bahwa ada kebijakan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani untuk mengurangi biaya perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat.

“Perjalanan dinas diefesiensikan saja. Pemerintah pusat sudah menekankan untuk pejabat daerah jangan kebanyakan wara-wiri ke luar kota menghabiskan banyak biaya APBD. Tolong itu diefesiensikan serendahnya,” ujar Tongam dalam RKA R-APBD 2020 dengan Sekretariat Daerah di Komisi I DPRD Siantar, Sabtu (16/11/2019).

Tongam juga mengingatkan sesuai dengan perintah Menkeu, Sri Mulyani jika kepala daerah cukup 1 kali dalam setahun melakukan perjalanan dinas. Ia mengharapkan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak boros lagi.

Tongam menilai Bagian Umum yang merencanakan anggaran tahun 2020 sebanyak Rp 16 miliar terlalu besar. Banyak pos anggaran yang dinilai tidak layak lagi dipertahankan atau pun bisa dipangkas. Ia menyebutkan, seperti pengadaan makan dan minuman pegawai sebesar Rp 1,9 miliar. Lalu, pengadaan makanan dan minuman rumah tangga kepala daerah sebesar Rp 720 juta.

“Kami saja rapat tidak ada lagi anggaran untuk makan atau minum. Kalian sampai segini anggarannya. Kita jangan memberatkan anggaran ke bagian-bagian seperti ini,” ucapnya dengan nada tinggi.

Kepala Bagian Umum, Heryanto Siddik mengatakan, untuk anggaran perjalanan dinas meliputi Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat Eselon II, dan Staf Ahli Wali Kota.

Heryanto tampak tidak membantah tentang pemangkasan anggaran perjalanan dinas. “Kalau untuk makanan dan minuman nanti bisa kami koreksi lagi pak,” ujarnya.

Asisten III, Pardamean Silaen yang juga turut hadir langsung menyatakan siap melakukan efesiensi untuk perjalanan dinas kepala daerah.

“Khusus kepala daerah, perjalanan dinas sesuai dengan anggaran. Kita sepakat dengan itu (efesiensi anggaran). Kita harapkan dengan dewan terhormat bisa melakukan penyisiran efesiensi anggaran,” katanya.

Pardamean menyatakan, untuk anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp 16 miliar  terbagi dari 9 bagian yakni, Keuangan, Umum, Hukum, Humas, Kesejahteraan Masyarakat, Perekonomian dan Pertambangan, Tata Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Umum dan Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengaduan.

Amatan wartawan, hampir seluruh anggota Komisi I DPRD Siantar menyoroti anggaran di Sekretariat Daerah yang cukup tinggi. Padahal ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya memakai anggaran cukup minim antara Rp 2 atau 3 miliar saja. (Elisbet)