Dugaan Pelanggaran Pilkada Humbahas, Kades Marbun Toruan Ditahan Selama 20 Hari

Kades Marbun Toruan, Rusman Banjarnahor ditahan selama 20 hari di Polres Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan (Humbahas) menjebloskan Kepala Desa (Kades) Marbun Toruan, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas, Rusman Banjarnahor ke penjara selama 20 hari.

Rusman ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi dalam proses penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Marbun Toruan, pada 9 Desember 2020 lalu.

Rusman resmi ditahan di sel Polres Humbahas sebagai tersangka dengan dipersangkakan pasal 178e jo 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Ya, kemarin (Rabu) sudah mulai ditahan dan selama 20 hari kedepan,” kata Kasi Intel, Hendra Sinaga kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

Hendra mengatakan, Rusman ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berkas perkara yang sebelumnya diteliti dinyatakan lengkap atau P21. Ini setelah sebelumnya diserahkan oleh penyidik Polres Humbahas.

Menurut Hendra, tersangka ditahan selama 20 hari kedepan sejak kemarin. Dengan alasan, karena ancaman yang disangkakan yang menjerat tersangka.

Selain itu, Rusman ditahan untuk mempermudah proses persidangan. “Dan secara regulasi supaya tidak melarikan diri, menghilang barang bukti atau mengulangi perbuatan pidananya,” sebut Hendra.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Humbahas, Henri W Pasaribu, juga membenarkan penahanan Kades Marbun Toruan tersebut.

Henri mengatakan, penahanan itu oleh jaksa penyidik Kejari Humbahas yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), setelah berkas dari penyidik Kepolisian dinyatakan P21.

“Sejak kemarin (Rabu) ditahan di Polres Humbahas sebagai tahanan titipan jaksa,” kata Henri.

Seperti diketahui, Rusman ditetapkan tersangka atas dugaan pelanggaran Pilkada Humbahas dalam proses penghitungan surat suara di TPS IV Desa Marbun Toruan, pada 9 Desember 2020 lalu. Dengan cara melakukan perusakan surat suara.

Rusman dipersangkakan pasal 178e jo 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana paling singkat 48 bulan (4 tahun) dan paling lama 144 bulan (12 tahun) dan denda paling sedikit Rp 48 juta dan paling banyak Rp 144 juta. (DS)