Fraksi Gerindra DPRD Simalungun Minta Dibentuk Pansus Aset dan Pendapatan Daerah

Juru bicara Fraksi Gerindra, Bona Uli Rajagukguk di podium membacakan pendapat akhir fraksinya, Rabu (25/11/2020).

Simalungun, Lintangnews.com | Fraksi Gerindra DPRD Simalungun meminta dibentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang aset dan potensi pendapatan daerah Pemkab Simalungun, Rabu (25/11/2020).

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Bona Uli Rajagukguk pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2021.

“Tim Khusus itu dalam pendataan seluruh aset-aset dan kami memintakan agar pihak eksekutif berkoordinasi serta bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” imbuh Bona Uli.

Dan selanjutnya menyerahkan laporan kepada DPRD Simalungun yang berfungsi sebagai pengawasan. Ini untuk membuktikan bahwa Pemkab Simalungun serius dalam menangani seluruh aset daerah.

Fraksi Gerindra juga meminta untuk membentuk Pansus dalam merancang percepatan penagihan pajak yang tertunggak dari tahun 1994.

Kemudian bekerja sama mengajukan, mengkomunikasi kan secara baik kepada Kementerian terkait. Hal itu guna mengambil langkah atau kebijakan terkhusus di Simalungun, bahwa pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah.

“Ini kami maksudkan untuk melakukan penagihan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan efektif,” terang Bona Uli.

Selanjutnya meminta tunggakan pajak dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 agar dihapuskan. Itu mengingat, bahwa hutang itu sepertinya tidak akan tertagih lagi.

“Langkah ini kami nilai agar Pemkab Simalungun kedepan tidak lagi menjadikan piutang pajak ini sebagai dasar dasar pendapatan daerah yang sebenarnya tidak jelas,” ucap Bona Uli.

Fraksi Gerindra juga mendesak Pemkab Simalungun agar membuat inovasi penagihan dan pemungutan pajak lewat online sistem dengan real time, dan memberikan penghargaan kepada para wajib pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sekaligus meminta Pemkab Simalungun agar mendata ulang data wajib pajak dan objek pajak agar bisa disesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sesuai dengan harga pasar dan wajar sesuai dengan zona nilai tanah/lokasi objek pajak.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, didampingi Wakil Ketua, Elias Barus dan Sastra Joyo Sirait, serta dihadiri Bupati, JR Saragih.

“Fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui Ranperda Kabupaten Simalungun tentang APBD TA 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” tukas Bona Uli yang juga Ketua Fraksi Gerindra ini. (Zai)