Gedung Merdeka Berpotensi Menjadi Ikon Baru di Siantar

Robert Tua Siregar dan Gedung Merdeka (Ist).

Siantar, Lintangnews.com | Gedung Olahraga (GOR) Kota Siantar merupakan suatu tempat olahraga yang akan menyediakan berbagai jenis olahraga yang bersifat indoor.

Para pengunjung selain berolahraga juga dapat berekreasi, berkumpul dan menikmati suasana dalam satu kawasan. Keberadaan GOR Siantar dapat menjadi alternatif sarana olahraga dan rekreasi perkotaan yang saat ini masih kurang.

GOR juga dapat berpotensi menjadi ikon baru bagi masyarakat yang senang berolahraga di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Siantar dan sekitarnya.

Robert Tua Siregar salah seorang akademisi melalui pers releasenya menyampaikan, perancangan eks GOR Siantar diarahkan lebih kepada pemenuhan fasilitas, dan diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat mendukung dan mengakomodir perkembangan dunia olahraga yang saat ini telah menjadi gaya hidup banyak orang yang akan digabungkan dengan kegiatan lainnya, seperti pusat perdagangan dengan bentuk pola Bangun Guna Serah (BGS).

“Pertanyaan ini sering sekali muncul dalam hal aksi korporasi yang melibatkan kerja sama pemanfaatan barang milik negeri dalam hal tanah. Jadi biasanya pihak swasta atau bentuk badan usaha lain yang ingin memanfaatkan lahan atau tanah negara biasanya akan menggunakan metode kerja sama BGS atau Bangun Serah Guna (BSG). Sekilas maksudnya sama, yakni membangun bangunan atau fasilitas lainnya sebagai pendukung yang nantinya hasil dari kerja sama tersebut akan diserahkan kepada pemerintah sebagai pemilik tanah yang sah,” sebut Dosen Program Doktor ini, Jumat (16/9/2022).

Dijelaskan Robert, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara pada pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya.

Kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan

Sambung Robert, sedangkan pasal 1 ayat 16, definisi bangun serah/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Guna diartikan sebagai berikut: ‘pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

“Sementara pada berdasarkan pengertian dari 2 konsep kerja sama tersebut dapat ditelisik bahwa perbedaan antara BGS dan BSG terletak pada waktu penyerahan hasil kerja sama yakni dapat berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Jika konsep kerja samanya BGS, maka penyerahan hasil kerja samanya dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan pada model kerja sama BSG, penyerahan hasil kerja sama dilakukan setelah pembangunan diselesaikan, sehingga waktu pelaksanaannya sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Permenkeu Nomor 115/PMK.06/2020 menyandingkan keduanya sejajar dalam hal apa pun, termasuk pemilihan mitra, bentuk perjanjian, kontribusi tahunan dan fungsinya tentu tidak meninggalkan fungsi asal lain sebagainya” sebutnya.

Dalam hal ini, tentu pihak Pemko Siantar mengajukan ini setelah melakukan berbagai mekanisme persyaratan pada proses pola BGS. Tujuan mulianya adalah bagaimana pengoptimalan lahan eks GOR yang nantinya dapat di lakukan dengan tidak melupakan fungsi asal yaitu Sarana Olah Raga Indoor.

Menurut Robert, komunikasi yang intens dan baik dari semua pihak tentunya diperlukan dalam percepatan pembangunan eks GOR tersebut.

“Apa yang terjadi saat ini, menurut hemat saya proses mekanisme penandatanganan BGS telah dilakukan pada periode pemerintahan sebelum saat ini. Tentu disini lah letak re-komunikasi antara semua pihak, baik pihak ketika yang pelaku BGS, eksekutif dan legislatif, sehingga tidak ada kecurigaan yang ditimbulkan,” paparnya.

Robert menilai, tidak ada salahnya dilakukan komunikasi antara pihak tersebut, untuk mendudukkan kembali maksud dan tujuan sebelum ‘groundbreaking’ atau peletakan batu pertama, agar semua pihak bisa secara bersama-sama melakukan pembangunan di Siantar.

“Juga bagi pihak legislatif, saya kira pasti mendukung percepatan pembangunan, tetapi dengan komunikasi yang smoothing dan transparan. Selamat melakukan percepatan pembangunan di Santar yang kita cintai,” tutup Dosen Pascasarjana ini. (Rel)