Ini Tuntutan Aliansi Peduli Danau Toba saat Demo di DPRD Sumut

Aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD Sumut.

Medan, Lintangnews.com | Sebanyak 23 elemen masyarakat pecinta Danau Toba yang tergabung di Aliansi Peduli Danau Toba, Senin (18/2/2019) melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan.

Koordinator Aksi, Nico Nadeak didampingi Ketua Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul menyampaikan, agar pemerintah lebih peduli lagi terhadap Danau Toba.

Aksi itu langsung diterima sejumlah anggota DPRD Sumut untuk mendengar keluhan para pendemo terkait rusaknya Danau Toba.

Mereka menuntut agar seluruh perusahaan yang menjalankan usahanya di perairan dan kawasan Danau Toba harus ditutup. Adapun perusahaan dimaksud adalah PT Aquafarm Nusantara (perusahaan budidaya ikan nila), PT Toba Pulp Lestari (produsen bubur kertas), PT Allegrindo Nusantara (ternak babi), PT Simalem Resort (hotel), serta PT JAPFA (produsen pakan ternak).

“Kami akan datang lagi untuk aksi yang lebih besar lagi, apabila perusahaan perusak lingkungan itu tidak tutup. Kami tidak akan diam, karena Tuhan memberikan Danau Toba untuk Bangso Batak. Karena Bangso Batak sanggup menjaganya,” ucap Nico.

Hal senada disampaikan Lamsiang Sitompul, jika 90 persen air Danau Toba sudah tercemar akibat pembuangan limbah, pakan ikan dan lain-lain.

“Kalau kita mandi di danau, maka harus membersihkan lagi badan dengan air yang lain, Jika tidak akan mengakibatkan gatal-gatal, dan itu lah menandakan bahwa air di Danau Toba sudah rusak,” ungkapnya.

Aliansi Peduli Danau Toba menyampaikan pernyataan sikap mereka.

Ketua Umum DPP Generasi Muda Bersatu (GMB), Andrew Sianturi juga meminta segera diusut hal itu. Menurutnya, wakil rakyat juga harus mendukung program  Presiden Jokowi untuk menaikkan sektor pariwisata.

“Kalau seperti ini, bagaimana bisa menaikkan pariwisata jika Danau Toba tercemar limbah,” sebut Andrew.

Salah satu pelaku pariwisata, Annette Horschman br Siallagan juga pemilik Hotel Tabo di Kabupaten Samosir menyatakan, saat ini pariwisata di Danau Toba sudah turun drastis.

“Pemerintah harus segera membenahi hambatan yang membuat pariwisata di Danau Toba anjlok. Salah satunya yakni, segala bentuk pencemaran yang dilakukan sejumlah perusahaan jangan hanya ditegur, tapi langsung pidana,” ujar perempuan bule yang sudah mahir berbahasa Indonesia itu.

Aksi yang dihadiri ratusan orang itu mendapat pengamanan dari aparat Kepolisian, dengan menerjunkan banyak personil di lapangan.

Diketahui aksi itu diikuti beberapa perwakilan dari Kabupaten/Kota di Sumut, seperti Parapat (Kabupaten Simalungun), Kisaran (Kabupaten Asahan) dan di sekitar Danau Toba. (frengki)