Kadis Perkim Humbahas Sebut Anggaran Pembangunan Rumdis Pimpinan DPRD Bukan Usulan Pemerintah

Humbahas, Lintangnews.com | Dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), yakni Marolop Manik, Labuan Sihombing yang memilih untuk menolak pembangunan rumah dinas baru yang sudah sempat ditampung di APBD tahun anggaran (TA) 2021.

Dengan alasan, mereka lakukan untuk efisiensi anggaran lantaran kondisi keuangan Negara dan masyarakat yang sulit saat ini akibat pandemi Covid-19.

Namun ternyata kini mulai terkuak asal usul pengajuan anggaran pembangunan rumdis itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahaan dan Permukiman (Perkim) Pemkab Humbahas, Anggiat Manullang mengatakan, awal dari ditampungnya anggaran itu dari pengajuan 2 orang pimpinan dewan yang disampaikan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD kepada pemerintah. Menurutnya, ini bukan inisiatif dari Pemkab Humbahas.

“Iya Wakil Ketua DPRD menyampaikan kepada banggar. Lalu Banggar menyampaikan ke eksekutif,” ujar Anggiat kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Anggiat menjelaskan, sebelumnya Pemkab Humbahas hanya mengajukan dengan memprioritaskan pembangunan rumah dinas baru Ketua DPRD. Tanpa memasukan anggaran pembangunan rumah dinas baru 2 orang Wakil Ketua DPRD.

Ia beralasan, ini dikarenakan belum mencukupi anggaran untuk menampung pembangunan rumah dinas baru untuk 2 orang pimpinan DPRD.

Namun, dikarenakan ada pengajuan atau pun usulan dari DPRD, Pemkab Humbahas akhirnya menyetujui untuk ditampung di APBD. Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga melakukan rapat, jika selain bangunan baru juga ditambahi dengan fasilitas intalansi air, dan listrik.

“Jadi sekitar Rp 1,1 miliar lah anggarannya per 1 unit bangunan. Jika 2 unit, maka total angggarannya Rp 2,2 miliar,” tambah Anggiat.

Disinggung penolakan 2 orang pimpinan DPRD, apakah anggaran itu tetap dilanjutkan atau tidak, Anggiat menjelaskan, Pemkab Humbahas sudah membatalkan.

“Anggarannya sudah dibatalkan. Itu menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan sudah di kas daerah. Pembatalan itu sudah kita sampaikan pada Bupati,” ungkapnya.

Terkait agaimana atas sikap terkait anggaran itu ditolak, sementara mereka (DPRD) yang minta, Anggiat terkesan ‘dingin’ menjawabnya. “Kalau memang itu alasan untuk kebaikan kebutuhan masyarakat, ya tidak masalah,” ucap Anggiat.

Sementara itu, Marolop Manik dan Labuan Sihombing ketika dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan belum ada memberikan jawaban. (DS)