Siantar, Lintangnews.com | Dalam rapat rancangan pembahasan Ranperda P-APBD TA 2018 antara Komisi III DPRD Kota Siantar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat berjalan alot.
Rapat yang dipimpin oleh Hendra Pardede selaku Ketua Komisi III dihujani sejumlah pertanyaan. Hampir seluruh anggota Komisi III menilai anggaran yang dibuat BPBD Siantar tidak pro rakyat
Kiswandi salah satu anggota Komisi III menilai anggaran yang dibuat oleh BPBD r terkesan asal-asalan.
“Kami membaca nya ini saja sudah malas, karena tidak pro rakyat,” sebut Kiswandi, Rabu (26/9/2018).
Ia juga turut mempertanyakan anggaran BPBD Siantar untuk membeli mobil operasional.
“Ini ada saya lihat rapat koordinasi sampai ke Jakarta, ngapain pula. Padahal ada tanah longsor disamping rumah warga yang tidak bisa dibagusi. Adanya saya lihat mobil operasional BPBD, sempitnya Siantar ini, itu saja dulu dipakai,” ucapnya.
Sementara itu, Hendra Pardede juga mengkritik Daniel Siregar selaku Kepala BPBD Siantar.
“Di tahun anggaran sebelumnya, telah ada pemetaan titik bencana. Setelah diketahui titik bencana, kenapa hanya 100 juta anggarannya,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Dijelaskannya, untuk tahun 2017 anggaran untuk BPBD Rp 3 miliar dari APBD. “Kenapa setelah diketahui titik bencana anggarannya tahun ini 100 juta.Ini aneh, bagaimana nanti kalau ada bencana,” ujar Hendra dengan nada heran.
Menanggapi hal ini, Daniel Siregar akui anggaran pihaknya hanya Rp 100 juta mengingat waktu yang hanya 3 bulan.
Terkait mobil operasional, Daniel Siregar mengaku, akan dievaluasi kembali nantinya.
Menyikapi ini, Hendra Pardede meminta agar pihak BPBD merasionalisasi anggarannya terlebih dahulu sebelum rapat Gabungan Komisi nantinya. (elisbet)
