Taput, Lintangnews.com | Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Batang Toru di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) bernilai kurang lebih Rp 252 miliar, Rabu (17/2/2021), diduga pihak PT Hutama Karya membeli tanah timbunan secara illegal dari pihak ke tiga.
Ketika informasi pada pihak ketiga selaku yang diduga penjual tanah timbunan, Rio Panggabean, saat dihubungi melalui via telepon seluler, membenarkan hal itu. Dia menuturkan, akan ada ikatan bisnis mereka dengan PT Hutama Karya yang membeli tanah timbunan itu.
Rio juga membenarkan telah ada tanah timbunan 80 kubik ke lokasi Bendungan Batang Toru yang fungsinya untuk trial (uji coba), namun itu pun masih dalam tahap lanjutan.
“Kemungkinan akan ‘menyeberang’ tahun untuk progres pekerjaan selanjutnya. Ini karena cuaca sangat buruk akibat hujan,” ujarnya.
Mengenai ijin galian C dari dinas terkait untuk melakukan pengerukan tanah atau penjualan tanah timbunan ke PT Hutama Karya, Rio menuturkan, ada ijin ada dari Dinas Lingkungan Hidup Taput berupa rekomendasi.
Sementara itu, General Manager PT Hutama Karya, Bambang diminta tanggapannya melalui sambungan telepon seluler, perihal adanya dugaan pembelian tanah urug secara illegal ke lokasi bendungan dilakukan pihak ketiga diduga belum memiliki ijin.
“Semua mekanisme adanya tanah timbunan itu sudah memiliki ijin. Kalau lebih jelasnya silahkan bapak tanyakan ke kantor kita di sekitar lokasi proyek dengan menemui humas,” terangnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Taput, Heber Tambunan saat dikonfirmasi tidak berhasil menemui di kantornya. Bahkan sama sekali tidak mengangkat teleponnya.
Masyarakat sekitar di lokasi pembangunan Bendungan Batang Toru berharap kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera menyikapi persoalan dugaan pembelian tanah timbun illegal dari pihak ketiga yang diduga belum mengantongi ijin galian C resmi yang diterbitkan pemerintah. (Pembela)
