Pembangunan Rumdis Wakil Ketua DPRD, Kadis Perkim Humbahas Diminta Transparan

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Anggiat Manullang diminta transparan terkait proses jalannya penganggaran pembangunan rumah dinas baru bagi 2 orang Wakil Ketua DPRD setempat yang ditampung di APBD tahun 2021.

“Apa masalahnya, kenapa tidak bisa dijelaskan. Kan tak ada yang salah disitu. Yang salah, jika itu ditutup-tutupi, ada apa. Kalau dibuka kan dan tepat anggarannya, pasti masyarakat menilai positif,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Futra), Oktavianus Rumahorbo, Rabu (1/9/2021).

Oktavianus mengatakan, adanya penolakan yang dilakukan kedua pimpinan DPRD, dengan alasan karena efisiensi anggaran lantaran kondisi keuangan negara, dan masyarakat yang sulit saat ini akibat pandemi Covid 19, bukan alasan bagi pemerintah untuk tidak transparan atau menutup-nutupi.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana sebenarnya proses jalannya penganggaran itu, sehingga bisa ditampung di APBD Humbahas tahun 2021 meskipun sudah ditolak,” tukasnya.

Sebab , menurut Oktavianus, transparan penggunaan anggaran itu perlu di saat pandemi ini. Hal ini diperlukan agar pikiran masyarakat tidak negatif pada pemerintah.

Oktavianus menambahkan, akibat ketidak keterbukaan jajaran pemerintah setempat, maka d imata masyarakat akan mengarah kepada kepala daerahnya bukan perangkatnya.

Menurutnya, kepala daerah harus menumbuhkan kepercayaan publik dengan melakukan tindakan evaluasi kepada jajarannya yang tidak mau mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Ini agar membangun kembali kepercayaan publik dengan menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya dalam melayani masyarakat,” paparnya.

Menurut, dengan begitu dirinya yakin masyarakat akan menilai jika periode kedua Bupati Dosmar Banjarnahor berkemauan baik untuk membangun dengan adanya keterbukaan masalah anggaran.

“Bupati Dosmar sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) harusnya memerintahkan Kepala Dinas Perkim transparan dan tidak menutupi proses anggaran pembangunan rumah dinas 2 orang Wakil DPRD sehingga ditampung di APBD,” kata Oktavianus.

Sebelumnya, Anggiat Manullang enggan memberikan penjelasan terkait proses jalannya pengusulan anggaran pembangunan rumah dinas 2 orang pimpinan DPRD Humbahas.

Meskipun sudah mendapat penolakan dari yang bersangkutan yakni, Wakil Ketua I Marolop Manik (Partai Golkar) dan Wakil Ketua II, Labuan Sihombing (Partai Hanura).

“Hari Senin (30/8/2021) ya. Tidak ada waktu saya sekarang,” kata Anggiat singkat, Jumat (27/8/2021) lalu.

Selain enggan memberikan penjelasan, Anggiat ketika kembali dikonfirmasi mengaku lagi rapat.

“Saya lagi rapat kunjungan Menteri Koordinator Maritim dan Investari (Menko Marves),” ujarnya via WhatsApp, Selasa (31/8/2021), sembari menyuruh untuk menjumpai Kepala Bidang bernama Benton. (DS)