Pertambangan Illegal di Sambosar Raya, DPRD Sumut akan Panggil Kadis ESDM

Simalungun, Lintangnews.com | Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Zubaidi.

Ini terkait pertambangan Batu Koral dari Sungai Bah Kulistik di Dusun Silawar Nagori Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun yang diduga Pertambangan Tanpa Ijin (Peti).

“Ok trims atas infonya agar kami bisa memanggil Kadis tersebut. Agar kami lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat),” tulis WhatsApp (WA) Ketua Komisi D DPRD Sumut, Anwar Sani, Senin (15/2/2021).

Sebelumnya, Kadis ESDM Sumut, Zubaidi dan Kepala Cabang (Kacab) ESDM Wilayah III, Syachriady Syawal Harianja kompak mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sudah tidak lagi memiliki wewenang dalam hal pengelolaan pertambangan.

Ini setelah Udang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 terbit sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pihak Dinas ESDM Sumut enggan melakukan penertiban.

“Semenjak ditandatanganinya UU Nomor 3 Tahun 2020 memang semua urusan galian di pusat semua,” tulis WA milik Zubaidi dan hal senada juga disampaikan Syachriady Syawal.

Menurut Zubaidi, sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), maka semua urusan dari bahan galian batuan dan non logam kembali ke Pusat (Kementerian ESDM).

“Memang nanti ada pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan diterbitkan berdasarkan Keppres. Tetapi sampai saat ini Keppres nya belum turun,” imbuh Zubaidi.

Diketahui UU Nomor 3 Tahun 2020 pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait status pemerintahan provinsi atas pengelolaan galian itu ditandatangani atau disahkan pada bulan Juni 2020.

Dan terhitung Desember 2020, pemerintah provinsi tidak lagi memiliki wewenang dalam hal pengelolaan pertambangan/galian batuan maupun non logam di wilayah Provinsi Sumut.

Menurut narasumber sebelumnya inisial HL, jika pertambangan batu koral dari dalam Sungai Bah Kulistik di Dusun Silawar Nagori Sambosar Raya sudah berlangsung lama dan sebelum UU Nomor 3 Tahun 2020 disahkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi pihak Dinas ESDM Sumut terkesan tutup mata alias melakukan pembiaran. Ini membuat pihaknya meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi melakukan evaluasi terhadap kinerja oknum Kadis ESDM Sumut dan jajarannya. Dan bila dianggap tidak becus, agar segera menonjobkannya. (Zai)