Perubahan IAKN Tarutung Menjadi UKN Terbentur SK Kemenpan RB

Bupati Taput, Nikson Nababan melakukan dialog singkat dengan Presiden Joko Widodo.

Taput, Lintangnews.com | Persoalan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang akan dirobah bentuknya menjadi Universitas Negeri Kristen (UKN) kini dibenturkan dengan sedikit masalah.

Hal ini akibat kurangnya kelengkapan persiaratan, sehingga hal itu kemungkinan akan sangat berpotensi menjadi Universitas Negeri Tapanuli Raya (Untara).

Hal itu diperkuat diterbitkannya surat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia tertanggal 4 Februari 2021 Nomor : Bi 73/KT.01/2021 perihal usul Perubahan Bentuk IAKN Tarutung menjadi UAKN Tarutung, dan STAKPN Sentani menjadi IAKN Sentani ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta.

Ada pun surat itu diterbitkan sebagai bentuk balasan surat Menteri Agama (Menag) Nomor B-474/MA/OT.00/11/2020 tanggal 19 November 2020, perihal usul perubahan bentuk STAKPN Sentani menjadi IAKN Sentani dan IAKN Tarutung menjadi UAKN Tarutung.

Karena pada prinsipnya, Kemenpan RB memahami upaya yang dilakukan Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan paripurna.

Namun terhadap usul perubahan bentuk kedua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) ITU disampaikan, harus mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan yang mengatur persyaratan perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.

Dimana, berdasarkan Pasal 7 mengamanatkan, setiap permohonan usulan diajukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

Dalam surat itu lebih jauh dijabarkan, berdasarkan data dari naskah akademik yang disampaikan, setelah ditelaah dan dicermati, terdapat data yang belum lengkap dan tidak disertai dokumen pendukung sebagaimana persyaratan dalam PMA dimaksud.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2021 telah dilakukan pembahasan yang dihadiri aleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenag. Dalam pembahasan, terdapat perbedaan data dengan naskah Akademik yang telah disampaikan.

Selain itu, berdasarkan rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dalam lampiran PMA dimaksud, kedua PTKN yang diusulkan belum seluruhnya memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam PMA.

Intinya dalam surat, perubahan status IAKN belum bisa menjadi UKN, namun sangat besar dapat beralih ke Universitas Negeri Umum.

Terpisah, Bupati Taput, Nikson Nababan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya terkait dengan nama UKN atau Untara, menuturkan ini bukan masalah suka atau tidak suka.

“Kita bisa merujuk akan terbitnya surat Kemenpan RB itu sudah jelas, usulan IAKN menjadi UKN tidak bisa ditindaklanjuti, karena tak memiliki kelengkapan persyaratan,” ungkapnya, Sabtu (27/3/2021).

Nikson mengakui dirinya menghadiri agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021) kemarin, menyebutkan kalau pemerintah pusat melalui Menteri PAN RB, ingin sekali mereformasi seluruh lembaga, termasuk dunia pendidikan, paparnya lagi.

Selain pendidikan kedinasan, seperti IPDN, tentara dan Kepolisian, pendidikan lain di Kementerian lain juga akan ditarik untuk dikelola Kemendikti. Dengan tujuan agar sejalan dengan agenda tujuan pendidikan nasional, keseragaman silabus, mata kuliah, sehingga jangan ada kampus yang mendidik siswanya mabuk agama.

“Tujuannya, ketika lulus bisa diserap pasar bebas/umum. Kesempatan ini juga kita ajukan Untara tentu dengan dasar dan kajian akademik yang dapat diuji,” ucap Nikson.

Dia menuturkan, bukan hanya pihaknya ingin IAKN bertransformasi menjadi Untara seperti tertuang dalam kajian akademik. Tetapi juga sudah ada keinginan pemerintah pusat dari awal kepemimpinan Presiden Jokowi melalui Kemenpan RB untuk mereformasi struktur pemerintahan yang tumpang tindih, tidak efisien, termasuk dunia pendidikan tupoksinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sementara itu, untuk tindak lanjut bagaimana pihak IAKN menyikapi surat dari Kementerian itu belum bisa untuk dilakukan. Direncanakan Senin depan akan diberikan kesempatan oleh pihak IAKN untuk memberikan jawaban. (Pembela)