Pimpin Rakor Pertanian, Bupati Humbahas: Kehadiran PPL dan PPS harus Berdampak Positif

Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor saat memimpin rakor pertanian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).

Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor, menghimbau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) agar benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat.

“Sebagai PPL dan PPS harus dirasakan dampak positif kehadirannya di tengah-tengah masyarakat,” kata Dosmar pada rapat koordinasi (rakor) PPL dan PPS se-Kabupaten Humbahas, Senin (26/9/2022) di Pendopo Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul.

Sesuai rilis pers dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Rabu (28/8/2022), hadir pada rapat itu, Asisten Administrasi dan Kesra, Janter Sinaga, Asisten Pemerintahan, Makden Sihombing dan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Junter Marbun.

Dosmar menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo diprediksi akan terjadi krisis pangan dunia yang disebabkan dampak pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina dan pemanasan global.

“Permasalahan ini harus kita antisipasi dan gunakan menjadi peluang besar untuk menghasilkan bahan pangan. Ini mengingat masyarakat kita 90 persen lebih petani, lahan yang subur dan luas serta tersedianya alat dan mesin pertanian seperti excavator dan traktor,” sebutnya.

Bupati juga menyampaikan, PPL dan PPS agar turun ke tengah-tengah masyarakat petani untuk menyampaikan program-program pemerintah. Maupun menyerap aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi mulai dari pengolahan lahan, pertanaman, panen dan pasca panen seta pemasaran.

“PPL dan PPS agar menyarankan petani lebih bijak memilih komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing, seperti jagung, bawang merah, kopi dan lainnya,” kata Dosmar,” paparnya.

Terkait dengan tingginya harga-harga pupuk kimia, Bupati menyampaikan, agar PPL dan PPS dapat berinovasi di Desa masing-masing dalam pembuatan dan pengolahan pupuk organik, dengan memanfaatkan bahan- bahan organik yang tersedia desa.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga diminta agar mempermudah pelayanan pengolahan lahan petani. Dan apabila memungkinkan pada tahun 2023 biaya pengolahan lahan diberikan gratis kepada petani yang tidak mampu. (JS)