Pimpin Rapat TKPKD Simalungun, Wabup: Data lah dengan Jujur dan Benar

Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi menyampaikan pemaparannya.

Simalungun, Lintangnews.com | Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sarimuda Purba, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda, Bontor Manullang dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Marine Sohadi Angkat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021, bertempat di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar, Selasa 9/11/2021.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menginginkan kedepan, dalam mewujudkan ‘Rakyat Harus Sejahtera’, tindak lanjut kegiatan ini harus mendapat dukungan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Simalungun.

“Saya bersama Bupati Simalungun,Radiapoh Hasiholan Sinaga ingin ke depan, dalam mewujudkan rakyat harus sejahtera disambut oleh OPD. Artinya, jika ada orang miskin di nagori harus ada program di Nagori itu dan antara OPD harus berkolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan ini,” kata Zonny.

Untuk menanggulangi kemiskinan di Simalungun, dalam kesempatan itu Wakil Bupati memaparkan berbagai program dalam menanggulanginya.

“Bantuan yang diberikan untuk masyarakat miskin seperti ternak misalnya,  pengembangan industri kecil maupun bantuan lainnya harus kita dampingi hingga pemasaran hasilnya. Ini juga melakukan evaluasi, untuk mengetahui perkembangan program kegiatan yang kita laksanakan,” paparnya.

Selanjutnya Wakil Bupati meminta kepada instansi terkait untuk melakukan pendataan kembali penduduk miskin dengan melibatkan stakeholder di Nagori, sehingga bisa didapatkan data yang benar untuk menghindari bantuan tidak tepat sasaran.

“Data lah dengan jujur dan benar, by name by address, sehingga keadilan tercipta di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya, sembari mengajak peserta rapat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Simalungun.

Sebelumnya, Bontor Manullang mengatakan, tujuan rapat untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, Bontor mengatakan, rapat juga untuk memperkuat sinergitas para stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dan memastikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di setiap OPD terakomodir, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

Dalam rapat itu diketahui materi yang dibahas adalah peran TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan, gambaran kemiskinan dan rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem di Simalungun untuk tahun 2022.

Sedangkan Marine Sohadi memaparkan tentang memahami angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ini dilanjutkan dengan pemaparan dari Bappeda tentang peran TKPKD dalam percepatan penanganan kemiskinan di Simalungun, yang disampaikan Kabid Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia (SDM), Rismauli Maretha Silalahi. (Rel/Zai)