Pj Direktur RSUD HAMS Kisaran Dianggap Lemah Tangani Masalah

Asahan, Lintangnews.com | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) merupakan salah satu Rumah Sakit (RS) Pemkab Asahan berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Kisaran, diharapkan memberikan pelayanan yang maksimal.

Namun beberapa waktu lalu, pelayanan RSUD HAMS Kisaran sangat memprihatikan. Dimana kalau sudah malam hari tiba tepatnya pada pukul 24.00 WIB ke atas banyak ruang jaga perawat dalam keadaan kosong. Akibatnya membuat beberapa keluarga pasien mengeluhkan pelayanan RSUD HAMS Kisaran.

Menanggapi hal itu anggota Komisi B DPRD Asahan, Budianto Lubis mengatakan, tidak adanya semacam sanksi dari Direktur RSUD HAMS Kisaran bagi perawat ‘nakal’ (diduga tidur) saat bertugas pada malam hari, sehingga berdampak tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini berbeda dengan pelayanan di RS milik swasta, perawat yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga mereka mempunyai beban berat dan tanggung jawab yang besar.

“Artinya, mereka khawatir akan dilakukan pemutusan hubungan kerja, pemecatan atau lain sebagainya jika berdampak dengan kinerjannya,” ungkap Budianto.

“Seharusnya perawat di RSU HAMS Kisaran yang notabenenya merupakan ASN tidak melihat itunya. Mereka kan tenaga medis yang tanggung jawabnya sangat besar, tetapi kenyataannya di lapangan bekerja tidak maksimal. Artinya, tanggung jawab moral yang tidak ada bagi petugas medis yang bertugas di RS tersebut,” terang politisi Partai Demokrat Asahan.

Sebelumnya, Pj Direktur RSUD HAMS Kisaran, Hari Sapna menuturkan, akan meneruskan informasi tersebut ke Bagian Etika Komite Keperawatan.

“Jika memang ada tindakan yang tidak sesuai Standard Operational Procedural (SOP) nya tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucap Sapna.

Berselang beberapa hari kemudian, ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat WhatsApp (WA) kembali menanyakan klarifikasi terkait tindak lanjut atas informasi yang disampaikan itu hingga berita ini dimuat, mantan Kepala Puskesmas (Kapus) Sei Dadap tersebut belum memberikan jawaban.

Direktur LBH Publik Asahan-Tanjung Balai, Fadli Harun menilai Pj Direktur RSUD HAMS lemah dalam memberikan sanksi atau mengambil kebijakan-kebijakan bagi perawat atau petugas medis nakal.

“Atau memang Hari Sapna sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maklumlah sebelum diangkat jadi Direktur, beliau hanya menjadi Kapus yang skopnya kecil,” pungkas Fadli. (Handoko)