Tebingtinggi, Lintangnews.com | Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi resmi menutup kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan master plan Kota Cerdas (Smart City), Kamis (8/9/2022) di Balai Kartini Convention Center and Public Services, Jalan Gunung Leuser.
Dalam penyusunan master plan Smart City ini, Pemko Tebingtinggi mengusulkan 2 program unggulan yang diusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta.
Dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan Dinas Kominfo Pemko Tebingtinggi selama IV tahapan sejak bulan Juni 2022 lalu, disepakati ada 6 program unggulan.
Dua diantaranya akan dipaparkan oleh Pj Wali Kota bersama 50 Kabupaten/Kota yang terpilih di Kementerian Kominfo.
Dimiyathi menyampaikan, terkait dengan selesainya penyusunan ini baru tahal awal sebuah master plan, sebuah rencana bagaimana nantinya juga diturunkan dalam rencana-rencana detail, terkait dengan pembangunan Smart City di Tebingtinggi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ada 2 program unggulan yang akan kita sampaikan kepada Kementerian Kominfo yakni, program TOPS (Tebingtinggi Online Publik Services) dan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Tebingtinggi. Keduanya dikemas dalam konsep digital,” kata Dimiyanthi.
Kedua konsep ini mewakili smart goverment, smart ekonomic dan smart sosiality, yang tertuang nanti di dalam master plan. Masing-masing OPD nanti yang meneruskan dan menjadwalkan, bagaimana ketika smart tadi bisa menjadikan Tebingtinggi menjadi kota yang smart.
Menurut Dimiyathi, rencana detail harus dibuat masing-masing OPD, terkait dengan perencanaan pembangunan Smart City Kota Tebingtinggi kedepannya. Karena master plan ini merupakan pijakan awal ataupun payung bagi OPD-OPD dalam menyusun program Smart City kedepan.
“Jadi kami minta juga nanti melalui Dinas Kominfo untuk tetap melakukan pendampingan kepada OPD, dalam penyusunan rencana detail pembangunan Smart City sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD,” ujar Dimiyathi.
Dia juga berharap kepada pihak DPRD Tebingtinggi jika nantinya ini dilegalkan, mungkin nanti setingkat Peraturan Daerah (Perda).
“Jadi mohon dukungan dari pihak DPRD, agar ini bisa berjalan dengan baik. Jika ini sudah menjadi Perda, ini tidak hanya berlaku untuk goverment Tebingtinggi, tidak hanya untuk jajaran OPD Tebingtinggi, tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh instansi vertikal, BUMN, BUMD dan seluruh pemangku kepentingan di Tebingtinggi,” harap Dimiyathi.
Ketua DPRD, Basyaruddin Nasution mengatakan, pihaknya baru-baru ini telah melakukan rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar untuk tahun 2023. Pihaknya belum melihat di OPD-OPD lain, yang ada hanya di Dinas Kominfo berfikir tentang Smart City.
“OPD lain belum nampak, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, bagaimana inovasi dari setiap OPD untuk menjadikan Tebingtinggi menjadi Kota Cerdas, itu harapan kita. DPRD Tebingtinggi siap bekerja sama dengan Pemko Tebingtinggi untuk mendukung agenda-agenda, khususnya menjadikan Tebingtinggi menjadi Smart City,” paparnya.
Sementara itu, Pengarah Dewan Smart City Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan, apa yang menjadi bagian telah dilakukan di dalam penyusunan rancangan master plan Smart City Kota Tebingtinggi.
“Smart City ini adalah program pemerintah yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Presiden untuk periode 2019-2024. Kita saat ini masuk di slot ketiga bersama 50 Kota lainnya,” sebut Umar Zunaidi.
Tim Pembimbing dari Kementerian Kominfo, Sri Yulianto memaparkan, penyusunan master plan Smart City itidak pernah lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis setiap OPD yang sama-sama mengkaji dan mencari program kegiatan. Serta rincian kegiatan yang bisa dikembangkan dan dikemas dalam konsep master plan Smart City.
“Jadi sebagai produk unggulan dari Tebingtinggi, tinggal bagaimana caranya Dinas Kominfo mengemas video yang menarik dari kedua produk unggulan yang akan dipaparkan nantinya oleh Wali Kota di Jakarta,” kata Yulianto.
Usai menutup kegiatan bimtek, Pj Wali Kota bersama Dewan Smart City, Tim Pelaksana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OPD dan pihak terkait lainnya melakukan penandatanganan komitmen secara bersama-sama. (Purba)
