Simalungun, Lintangnews.com | Sikap ketidaknetralan berdampak kecurangan yang diperbuat pihak birokrasi Pemkab Simalungun semakin membuat ‘geram’ Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP)Kabupaten Simalungun.
Banyaknya laporan dan pengaduan yang telah dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait ketidak netralan ASN menjadi bukti kuat bahwa nilai demokrasi telah tercoreng di bumi Habonaron do Bona tersebut.
Mulai dari Bupati, JR Saragih, Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora, ASN paling wahid hingga Kepala Dinas dan Pangulu pun tidak luput dari pengaduan itu.
Belum lama ini JR Saragih dilaporkan terkait postingan seseorang. Di postingan itu JR Saragih berpose dengan menunjukkan 4 jari sesuai dengan nomor urut kakak kandungnya, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Anton Saragih-Rospita Sitorus (pasangan nomor urut 4).
Dari semua bukti ketidaknetralan dan kecurangan ASN serta perangkat Pemkab Simalungun membuat PP Simalungun tetap komitmen untuk mencegah dan memberantas hal tersebut.
“Kami tidak pandang buluh dalam hal ini, seluruh kader PP Simalungun mulai dari MPC hingga anak ranting tengah bergerak melakukan pemantauan dan pengawasan,” ujar Marat Napitu selaku Wakil Ketua PP Simalungun, Senin (23/11/2020).
Lanjutnya, ketidaknetralan dan kecurangan yang sudah terjadi selama ini telah mereka laporkan dan saat ini sedang menunggu hasil, namun belum selesai.
Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Sidamanik ini, pihaknya ‘mensinyalir’ akan ada tindak kecurangan yang lebih besar dilakukan ASN Pemkab Simalungun.
“Intimidasi, seruan dan arahan untuk memilih paslon tertentu juga sudah. Termasuk bagi-bagi sembako hingga propaganda menyatakan, bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat hanya ditujukan bagi yang memilih pasangan tertentu, semua itu sudah mereka lakukan,” ujarnya.
Pihaknya mensinyalir akan ada tindak kecurangan yang lebih besar lagi. PP Simalungun juga menduga, ada dinas tertentu yang menjadi pendana bagi salah satu paslonyaitu DK dan DPB.
“Tim kita saat ini sedang bekerja mengawasi mereka,” tegas Marat.
Dia mengatakan, dalam beberapa hari ini pihaknya akan menambah personil turun ke setiap Nagori dan Kecamatan.
“Kita sudah dimulai melakukan pengawasan dan pemantauan kantor-kantor layanan publik contohnya kantor Camat dan Pangulu. Kami tau banyak yang tidak suka dengan hadirnya PP Simalungun melakukan pengawasan. Walaupun begitu kami akan turunkan Komando Inti (Koti) ke setiap kecamatan untuk membantu para PAC,” pungkasnya.
Marat menjelaskan, PP Simalungun tidak akan mengganggu pekerjaan dan kegiatan di kantor itu. Justru mereka mau membantu pemerintah agar tidak takut menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada lagi arahan atau intimidasi seperti yang sudah terjadi.
“Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai selesai penghitungan suara nantinya. Makanya berharap, agar pihak Nagori dan Kecamatan jangan menganggap kami lawan atau musuh. Kami mau proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan dengan jujur dan jangan tercoreng lagi nilai demokrasi itu,” tukas Marat. (Rel/Zai)
