Asahan, Lintangnews.com | Pra Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Asahan yang dibuat Syamsuddin Lubis dengan dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Utara, Abdul Muin Pulungan dianggap ilegal oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang ( DPC), Hidayat Doris Sitorus, kubu dari Masad Mahdi, dimana tidak ada pemberitahuan bagi mereka yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dilantik.
“Kami pengurus resmi dan memiliki SK, maka dapat dipastikan kegiatan pra muscab yang dihadiri Wakil Ketua DPW Sumut ilegal. Pasalnya tidak ada pemberitahuan kepada kami DPC PKB yang saat ini masih dipimpin Masad Mahdi hingga 2025 nanti,” ujar Hidayat dalam pertemuan yang nyaris ricuh itu, Minggu (17/1/2022).
Dirinya juga menyakini, pra muscab itu adalah peserta, dimana Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) tidak memiliki SK yang dikeluarkan DPW.
“Bisa dipastikan peserta DPAC yang hadir tidak memiliki SK, maka pantas kami mengatakan itu ilegal,” sebut Hidayat.
Anehnya lagi kegiatan itu dilakukan sebelumnya mengundang melalui WhatsApp (WA) Grup, dimana mengklaim Ketua DPC atas nama Syamsuddin Lubis.
“Kita mengetahui Syamsuddin Lubis ini tidak memiliki SK sebagai Ketua. Dan Ketua DPC PKB Asahan adalah Masad Mahdi yang juga sudah membuat pra muscab pada bulan Juli 2021 di aula Hotel Antariksa Kisaran,” paparnya.
Sementara itu, Abdul Muin Pulungan yang menghadiri pra muscab membantah kegiatan itu ilegal
“Kegiatan ini tidak ilegal dan saya menghadiri sudah mendapat surat tugas dari Ketua DPP untuk membentuk keseragaman kepengurusan. Hanya saja ada kesalahan pendapat dan bukan bagian pemisahan juga apa yang dilakukan ini sudah instruksi dari DPP dalam penyeragaman pengurus,” kata Abdul Muim didampingi Syamsuddin Lubis.
Dia juga mengakui, Ketua PKB Asahan saat ini masih dipimpin Masad Mahdi, namun pihaknya masih melakukan pembentukan tingkat DPW dan DPP untuk kepengurusan DPC.
“Kepengurusan PKB Asahan Ketuanya masih yang lama, namun ada keputusan hasil muktamar harus ada keseragaman dari mulai tingkat DPP sampai Ranting,” sebutnya.
Disinggung mengenai tidak adanya undangan terhadap DPAC untuk menghindari, dirinya mengatakan, kegiatan ini hanya pra muscab dan siapa saja boleh hadir.
Menurutnya undangan yang hadir itu bersifat koordinasi, karena pra muscab ingin melihat DPAC yang hadir untuk ikut muscab yang akan digelar PKB Asahan. (Heru)
