Siantar, Lintangnews.com | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menyerukan Kota Siantar adalah kota toleransi dan tidak ada tindakan intoleran yang terjadi.
Seruan itu disampaikan dalam acara dialog bersama Forkopimda dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di Siantar berlangsung di Gedung Serbaguna Bappeda Pemko Siantar, Jumat (20/1/2023).
Wali Kota, Susanti Dewayani juga mengajak Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan stakeholder untuk meningkatkan dan memelihara stabilitas, kondusivitas, keamanan, dan ketertiban dalam setiap tingkatan wilayah sebagai cermin kerukunan hidup bermasyarakat dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, demi mewujudkan Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.
Sebelumnya, di awal sambutannya, Susanti menyampaikan arahan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul, awal minggu lalu.
Kedelapan arahan itu yakni, kendalikan inflasi, turunkan kemiskinan ekstrem, fokus turunkan stunting, memperhatikan investasi, memperhatikan produk dalam negeri, memaksimalkan potensi daerah, menjaga stabilitas politik, serta menjamin kebebasan beragama.
Menurut Susanti, kedelapan arahan Presiden itu telah tercakup dalam visi dan misi Wali Kota Siantar yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan arahan Presiden itu, Susanti mengharapkan partisipasi dan dukungan serta kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Sehingga target yang ditetapkan melalui delapan arahan tersebut dapat dicapai secara optimal.
“Dialog ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi, sarana menyampaikan gagasan dan ide, sehingga dapat diakomodir,” sebut Susanti.
Lanjutnya, dalam waktu dekat ini yakni tanggal 24-26 Februari 2023, akan dilaksanakan event internasional
Kejuaraan Dunia Power Boat F1 H20 di Danau Toba. Karena itu, lanjutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan kegiatan tersebut agar dapat terselenggara dengan sukses seperti yang telah ditargetkan pemerintah.
Menurutnya, Siantar merupakan salah satu kota penyangga dalam mendukung penyelenggaraan F1 H20 di Danau Toba.
“Kita harus mendukung, memfasilitasi, dan mendorong pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal untuk dapat mempromosikan dan memasarkan hasil home industri,” terang Susanti.
Sementara itu, Kapolres, AKBP Fernando dalam pemaparannya mengaku, siap menjaga kekondusifan di Siantar. Dalam arahannya, Fernando mengakui kejahatan paling tinggi saat ini yakni penyalahgunaan narkoba. “Ini menjadi tugas kita bersama. Di Polres Siantar, 80 persen itu tahanan narkoba,” ungkapnya.
Terkait event internasional F1 H20, Kapolres juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung kegiatan tersebut. “Jangan berpikir secara ego elektoral. Ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Nama negara kita dipertaruhkan,” sebutnya.
Fernando sempat menyinggung soal pelaksanaan bazar Imlek Fair beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan izin keramaian. Menurutnya, pembubaran itu tidak ada hubungannya dengan tindakan intoleransi. Ia juga menegaskan tidak ada tindakan diskriminasi di Siantar.
“Saya minta tolong, jaga kota kita ini. Jangan didorong oleh polarisasi,” himbaunya, sembari menyampaikan siap mendukung Siantar menjadi kota yang toleran dan kondusif.
Pada dialog itu, Dandim 0207/SML, Letkol Inf Hadrianus Yossy, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), M Ali Lubis, Sekretaris DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siantar, Chandra dan mewakili Dandenpom I/1 Siantar, Mayor CPM Junilham Sitorus dalam pemaparannya sepakat Kota Pematang Siantar di bawah kepemimpinan Susanti semakin kondusif dan toleransinya semakin meningkat.
Dimana prinsip Dalihan Natolu selalu dipegang erat oleh masyarakat Siantar, sehingga kerukunan umat beragama semakin terjaga.
Menutup pertemuan, Ketua Satkom Gajah Mada, Anton Winata, mengaku organisasi yang dipimpinnya tidak ada mengeluarkan statement soal intoleransi dikaitkan dengan pembubaran bazar Imlek Fair.
“Persoalan ini cukup sampai di sini. Kami tidak akan menindaklanjuti lagi,” tegasnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Utari Siregar, Ketua Walubi Siantar Susanto, tokoh agama, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat. (Rel)
